
Staf Khusus Presiden Milenial
Jakarta – Pengunduran diri Adamas Belva Syah Devara dari jabatan Staf Khusus Presiden Jokowi juga mendapat sorotan Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.
“Saya menghargai keputusan mundurnya Belva sebagai staf khusus kepresidenan. Permohonan pengunduran diri itu adalah haknya. Dalam hal ini, presiden telah memberikan persetujuan atas permohonan mundur tersebut,” ungkap Saleh Partaonan Daulay dalam siaran tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (21/2/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI, dapil Sumut II ini menanggapi isi surat terbuka yang disampaikan oleh Belva. Alasan pengunduran diri itu lebih pada menghindari asumsi/persepsi yang bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus presiden. Di dalam surat pengunduran diri itu dijelaskan ada kaitannya dengan proses verifikasi mitra kartu prakerja. Di luar itu, isi surat lebih pada ucapan terima kasih kepada presiden Jokowi yang telah memberikan kesempatan kepadanya sebagai staf khusus presiden.
Namun demikian, pengunduran diri itu belum tentu serta merta akan menghilangkan polemik dan perdebatan di publik. Sebab, polemik itu sendiri muncul sebagai respon terhadap pemilihan ruang guru yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana kartu prakerja. Sebetulnya semua biasa saja. Ini dianggap luar biasa karena Adamas SBD adalah CEO ruangguru.
“Orang menganggap itu tidak pantas. Ada kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif. Dan menurut saya kesan itu wajar. Sebab, pada saat proses penunjukan, Adamas masih berstatus aktif sebagai staf khusus presiden”, kata Saleh.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menganggap pengunduran diri Belva tidak akan meyelesaikan polemik terkait kartu prakerja.
“Ada teman yang bilang, sayang sekali dia mundur. Katanya, kalaupun mundur, tetap saja polemiknya tidak selesai. Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah,” anggapnya.
Saleh menegaskan, polemik terkait penunjukan ruang guru dalam proses programkartu prakerja seharusnya transparan. Harus dijelaskan ke publik.
“Bukankah tidak sebaiknya tidak mundur? Sejak awal, orang kan tidak mempersoalkan soal posisinya sebagai staf khusus. Yang dipersoalkan adalah soal proses penunjukan lembaganya sebagai mitra kartu prakerja. Kalau itu masalahnya, bukankah sebaiknya prosesnya yang dijelaskan secara terbuka. Dengan begitu, semua orang menilai bahwa itu wajar. Karenanya, tidak perlu dipersoalkan,” tegasnya.
“Kalau mundur seperti ini, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, ketidakwajaran itu ditunjukkan oleh sikap Adamas sendiri. Buktinya tidak wajar, dia mengundurkan diri. Kalau semua sesuai aturan, kan tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi, dia mengatakan bahwa keputusan mengundurkan diri itu adalah keputusan yang berat,” pungkasnya.