Cegah Penyebaran Covid-19, Perlukah Ibu Kota Jakarta Lockdown

Jakarta– Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus corona di Solo pada Jumat (13/3/2020) malam.

Tak hanya Solo, Gubernur Banten Wahidin Halim juga menetapkan status KLB atas pandemic corona. Penetapan tersebut dilakukan usai empat orang Banten positif terjangkit Covid-19 pada 14 Maret.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 Jakartai tak perlu lockdown alias menutup kota dari aliran keluar-masuk manusia bila warganya menaati anjurannya. Anies menganjurkan warga Jakarta tidak bepergian ke luar rumah.

“Kami berharap seluruh warga Jakarta menaati, kalau kita menaati ini, maka Jakarta tidak perlu ditutup, karena warganya sudah memilih untuk tinggal di rumah, mengurangi interaksi fisik, tidak perlu ada pemaksaan (untuk lockdown, red),” kata Anies di Balai Kota Jakarta,Minggu (15/3/2020).

Anies juga membatasi jadwal operasional transportasi umum, dari MRT, LRT, hingga bus TransJakarta. Semua ini dalam rangka mengurangi interaksi fisik yang berpotensi menularkan COVID-19.

“Tidak perlu kemudian ada pemaksaan, kita saksikan di berbagai negara harus dilakukan penutupan, harus dilakukan tindakan karena warganya tidak mengikuti anjuran pemerintahnya untuk tinggal di rumah,” kata Anies.

Tanggapan berbeda  muncul dari mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus itu sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown.

Sebab, apabila penyebaran terus meningkat pesat, tidak dimungkiri jumlah kasus di RI akan semakin banyak dalam waktu dekat. Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya, yang melaporkan kasus infeksi terparah di dunia seperti dirilis CNBC.

“Coba lihat angka tadi yang sudah disampaikan, artinya tiap hari sekarang naiknya 30%, yang sembuh hanya 10%. Tapi kenaikan tiap hari 30%. Ya anda bisa bayangkan mungkin sampe akhir bulan ini bisa sampai 500 kalau trend-nya naik terus. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran yang cepat itu, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang,” kata JK dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, kemarin.

Namun, dampak melakukan lockdown di Jakarta cukup besar ke perekonomian. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi Indonesia bisa terkena krisis ekonomi apabila Jakarta diisolasi dikutip dari detik.com.

“Indonesia bisa krisis karena lockdown di Jakarta,” tegas Bhima Minggu (15/3).

Dia menjelaskan sejauh ini 70% pergerakan uang dalam perkonomian nasioanl berada di Jakarta. Akan sangat beresiko bila aktivitas perekonomian di Jakarta lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta.

“70% uang juga berputar di Jakarta, ada bursa efek, ada bank sentral. Terlalu beresiko kalau kita mengambil langkah lockdown,” kata Bhima.

Belum lagi pasokan bahan baku pokok bagi masyarakat Jakarta akan terhambat, utamanya pangan. Sejauh ini Jakarta mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah.

“Arus barang yang masuk juga terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah,” papar Bhima.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyampaikan, lockdown dan KLB adalah dua hal yang berbeda.

 “Lockdown itu tak boleh keluar, kemudian disarankan aktivitas di rumah. Tapi itu wilayahnya lebih luas, kota, tempat-tempat bisnis. Pembatasan aktivitas luar,” terangnya, Minggu (15/3) seperti dirilis dari kompas.com.

Info dari berbagai sumber media.