Jakarta – Pemerintah tahun ini bakal merealisasikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, termasuk empat di antaranya ada di Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan dua dari PLBN yang akan dibangun di Kaltara, yaitu PLBN Long Midang, Krayan dan Sei Nyamuk, Sebatik masuk prioritas I atau dalam kategori hijau tua.
Informasi ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbatasan Negara di Pullman Hotel Jakarta Centrak Park, Rabu (11/3)
Tito mengatakan, pemerintah telah merealisasikan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejauh ini. Pemerintah berencana menambah 11 (sebelas) PLBN baru tahun 2020-2021. Empat di antaranya akan dibangun di Provinsi Kaltara. “Tahun ini akan kita mulai membangun 11 PLBN baru. Empat di antaranya masuk prioriotas I (hijau tua), yaitu PLBN Long Midang dan PLBN Sei Nyamuk di Kaltara. Lalu PLBN Jagoi Babang di Kalbar dan PLBN Sota di Merauke. Yang di Merauke ini sebetulnya sudah selesai,” sebut Mantan Kapolri ini.
Selain itu, Mendagri juga menyebut pembangunan PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau dan PLBN Labang Kabupaten Nunukan akan dibangun tahun 2021 nanti, bersama 5 PLBN lainnya di Tanah Air. Dan, total 11 (sebelas) PLBN baru yang akan dibangun di Tanah Air, kata Mendagri, semuanya akan selesai tahun 2021, baik Zona Inti maupun Pendukungnya. “Selain itu, pada tahun 2021-2024 juga akan dibangun 8 PLBN. Salah satunya yaitu PLBN Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kaltara,” ujarnya.
Menurut Mendagri jalur perlintasan batas negara di Kaltara juga tidak kalah ramai dengan Entikong di Kalbar. Oleh karena itu, perlu segera perealisasian PLBN tidak saja untuk mendukung kedaulatan teritorial, tetapi juga dukungan kedaulatan ekonomi dan budaya.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam dan Mendagri atas dukungan pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kaltara. Menurut Gubernur, pembangunan wilayah perbatasan sejauh yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.
“Entah itu melalui pembangunan jalan perbatasan, peningkatan program subsidi ongkos angkut dari APBN, termasuk dukungan anggaran pembangunan dan peningkatan dermaga, dan lainnya. Kami tentu berharap pembangunan PLBN yang kita harapkan bersama itu, segera dimulai dan segera terealisasikan,” sebut Gubernur.