KPK: Pelaksanaan Program Pelatihan Kartu Pra Kerja Berpotensi Fiktif dan Merugikan Keuangan Negara

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut delapan platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja tak lewati mekanisme pengadaan barang dan jasa. KPK menduga penunjukan lima dari delapan platform digital itu sarat konflik kepentingan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada (18/6) saat memaparkan hasil kajian program Kartu Prakerja. Perbandingan Program Kartu Prakerja sebelum Covid-19 Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 10 triliun dengan target peserta 2 juta orang.

Namun dalam situasi pandemi CoOVID-19, program ini semi-bantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Nilai total insentif pascapelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp1.000.000/orang.

Dari hasil kajian, KPK menilai penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen pelaksana dibentuk tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.

BACA JUGA :   Hasil Kajian KPK, Konten Program Kartu Prakerja Tidak Layak

“Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Terdapat konflik kepentingan pada 5 (lima) dari 8 (delapan) Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” kata Alex.

Delapan Platform Digital tersebut yakni Tokopedia; Bukalapak; Skill academy (Ruangguru); MauBelajarApa.com; Pintaria; Sekolahmu; Pijar Mahir; dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). Lima dari delapan platform digital yang disebut KPK sarat akan konflik kepentingan itu yakni, Skill Akademy (Ruangguru); Pintaria; Sekolahmu, MauBelajarApa.com dan Pijar Mahir.

KPK menuturkan, platform digital itu sarat konflik kepentingan karena kelima platform digital di antaranya selain bertindak sebagai platform juga berperan sebagai lembaga pelatihan atau terafiliasi dengan lembaga pelatihan. Misalnya Platform Skill Academy. Dari 277 jumlah pelatihan sebanyak 117 oleh Skill Academy by Ruangguru. Selain itu, Platform Skill Academy dan Skill Academy by Ruangguru bernaung di perusahaan yang sama PT Ruang Raya Indonesia.

BACA JUGA :   Jarak Indonesia: Nurhadi Eks Sekretaris MA Jangan Buat Gaduh

Keterlibatan Ruangguru sebagai satu dari delapan digital platform mitra kartu Prakerja sempat menuai kritik dari banyak pihak karena berpotensi konflik kepentingan. Sebab Adamas Belva Syah Devara yang saat itu merupakan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi masih menjabat sebagai CEO Ruangguru.

Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Fakta lapangan, hanya 55% dari konten yang layak sebagai pelatihan, dapat dilaksanakan secara online. Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi (HILLSI, 2020)

Tak hanya itu Lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *