Jakarta – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Nusantara (PERMASTA) mendesak Menteri perhubungan RI Untuk segera mengevaluasi ditjen perhubungan laut dan kepala satuan kerja unit penyelenggara proyek pelabuhan NIPAH di provinsi Jambi.
Tak hanya itu, para mahasiswa juga menyampaikan bahwa menteri perhubungan Budi Karya Sumadi harus bertanggung jawab atas proyek pelabuhan NIPAH di provinsi Jambi Yang menghabiskan dana sebesar Rp. 225 M.
“Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi harus bertanggung jawab atas proyek pelabuhan NIPAH di provinsi Jambi tersebut”, ungkap koordinator Persatuan Mahasiswa Nusantara (PERMASTA), Riswan Siahaan, Senin (07/12).
Seperti diketahui bahwa proyek pembangunan pelabuhan NIPAH tersebut sudah berjalan selama 6 tahun terhitung dari tahun 2014 lalu.
Dalam pembangunan proyek pelabuhan ini sudah ada beberapa Perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut diantaranya, PT. Dewa Ruci Mulia, PT. Tobe Indah, PT. Putri Salju Satria, PT.Karuna Karya dan PT.Jumindo Indah Perkasa. Tetapi sampai saat ini Proyek tersebut Belum juga selesai “ujarnya.
“Ada dugaan penyelewengan anggaran negara 225 M dalam pembangunan proyek pelabuhan nipah tersebut.
“Kami menduga ada penyelewengan anggaran negara sebesar 225 M yang di alokasikan untuk Pembangunan proyek pelabuhan nipah panjang,” pungkas Riswan.