19/04/2021

KeuanganOnline.id

Portal Informasi Keuangan dan Pemerintaha

Pengamat : Harus Realistis Menyelamatkan AJB Bumiputera 1912

Jakarta – Pengamat Asuransi Diding S Anwar mengungkapkan, dalam menghadapi dan mengatasi masalah maupun persoalan yang menimpa perusahaan asuransi yang berbentuk Usaha Bersama (Uber) yang digelar oleh AJB Bumiputeta 1912 harus dengan ikhtiar langkah konkrit

“AJBB 1912 harus senantiasa berpegang teguh atas norma peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Lantas siapa internal yang mempunyai legitimate bisa tampil sebagai Lokomotif atasi SOS Mutual atau Uber AJB Bumiputera?”, ungkap Diding kepada redaksi melalui pesan tertulis pada Jumat, (2/4/2021).

Diding mengingatkan,sekedar bahan pertimbangan ada langkah kecil yakni beberapa alternatif yang layak untuk ditindaklanjuti tubuh internal dan eksternal dalam mengatasi permasalahan AJB Bumiputera.

“Beberapa alternatif pilihan antara lain positive thinking, tubuh internal AJBB 1912 harus Self healing (Penyembuhan Diri Sendiri). Fokus tujuan Penyelamatan Korporasi Mutual-UBER (Restorasi Mutual Total)”, jelasnya.

Ia juga menjelaskan barisan internal harus solid.

“Rapikan barisan, saling ingatkan dan saling kerjasama. Protokol kesehatan (prokes) Good Corporate Governance Mutual-UBER harus dengan disiplin ketat. Tidak boleh ada yang membelokan untuk kepentingan kelompok / individu, apalagi menjadi pertarungan yang gaduh dan tidak sehat”, tambahnya.

BACA JUGA :   Restorasi Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912

AJBB 1912 tidak boleh terbawa arus / tersesat ke kelompok dunia hitam.

“Internal harus ulet, tekun, rukun. Prinsip Kerja 4 AS (Cerdas, Keras, Ikhlas dan Tuntas). Tak hanya itu, Ketahanmalangan atau Adversity Quotient (AQ) berpegang pada Revolusi Mental, dsb”, ujarnya.

Diding juga menjelaskan, di jalur eksternal dalam menyelamatkan AJBB 1912 dengan pendekatan Kolaborasi Pentahelix.

“Approach Lembaga yang tersedia (menyampaikan surat permohonan bantuan penyelamatan Mutual-UBER) misalnya kepada Negara (Pemerintah / Presiden, DPR/DPD, Pengadilan dll), Kementerian (Kemenkumham) atau Kementerian maupun Lembaga yg berkompeten & terkait antara lain (Ombudsman, YLKI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa LJK (Lembaga Jasa Keuangan), Assosiasi (AAJI, PGRI, Tokoh NU, Muhammadiyah, Tokoh Masyarakat lainnya) dan lain-lainnya”, jelasnya lagi.

Tidak boleh diam membiarkan Mutual-UBER tanpa ikhtiar yang baik dan benar.

“Sekalipun langkah kecil, bergeraklah. Ini ikhtiar kita bersama menyelamatkan aset bangsa sebagaimana pendiri tanpa pamrih, tahan banting menghadapi kesulitan, tanggung jawab hanya didedikasikan untuk Mutual-UBER yang baik dan benar demi kesejahteraan rakyat”, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *