Komunikasi Intensif Pilkada di Tengah Pandemi

Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 menurut jadwal terdapat 9 Provinsi antara lain 37 Kotamadya dan 224 Kabupaten. Provinsi yang menyelenggarakan pilkada adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Seperti biasa, KPU dan seluruh Stakeholder terkait sudah menyiapkan dan menjalankan tahapan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan tahapan pilkada tersebut. Euphoria sudah terasa diwilayah yang melaksanakan pilkada tersebut, bahkan pemberitaan di media setiap hari disuguhi pemberitaan mengenai pilkada diberbagai daerah.

Euphoria pilkada tersebut kemudian dikagetkan dengan adanya kasus Covid-19 diberbagai negara hingga mencapai Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, kasus tersebut menimpa kepada dua warga negara yang dinyatakan telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang melakukan perjalanan ke Indonesia.

Tidak lama berselang, pada tanggal 11 maret 2020 Covid-19 memakan korban jiwa pertama di Indonesia. WHO kemudian menyatakan bahwa Covid-19 ini adalah Pandemi, karena penyebarannya luas dan banyak negara terdampak.

Hal tersebut membuka lembaran cerita yang nantinya Indonesia mengumumkan status darurat kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 disertai dengan munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan tersebut sempat membuat nasib pilkada tidak menentu, kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2020 yang mengatur penundaan pilkada 2020. Tahap pemungutan suara yang sedianya dilaksanakan September resmi ditunda hingga Desember 2020.

KPU sebagai penyelenggara pilkada meneguhkan komitmen untuk melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Namun, opini masyarakat tentu ada yang mendukung pemungutan suara diselenggarakan pada bulan Desember, ada yang menyatakan menunggu situasi pandemik, adapula yang mempertanyakan keputusan tersebut. Sehingga berkembang berbagai isu dimasyarakat, baik mengenai kapan sebaiknya pilkada dilanjutkan, kualitas penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic, kekhawatiran masyarakat jika pilkada ditengah pandemi, tingkat partisipasi ditengah pandemi lain-lain. Hal tersebut tentu akan menarik apabila diulas dengan bersandar pada data ilmiah yang sudah dilakukan.

Opini Publik Terhadap Pilkada ditengah Pandemi

Masa pandemi dan pilkada adalah dua hal yang sangat aktual apabila dibicarakan. Kedua diskursus tersebut bisa membawa dampak terhadap masa depan negara kita. Banyak pihak tentu berkepentingan dan terlibat dalam dua diskursus tersebut. Tentu KPU sebagai penyelenggara teknis Pilkada sudah menyiapkan berbagai kemungkinan agar Pilkada ini tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Tapi, disisi lain opini publik juga dibutuhkan sebagai bahan kajian dan masukan berharga untuk KPU, Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada dalam masa pandemi tentu bukan sesuatu yang diharapkan, sehingga butuh kehati-hatian, masukan dan kalkulasi dalam menghadapi hajat besar tersebut.

BACA JUGA :   Jaringan Muda Nahdliyin Kendal Minta Dico untuk Dampingi Petahana dalam Pilkada

Bulan Desember 2020 mempunyai dua kemungkinan, yaitu pandemi sudah berlalu atau masih berlangsung. Belum ada pihak yang bisa memastikan status tersebut. Karena sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan orang yang terpapar Covid-19. Keadaan seperti ini menuntut semua pihak cermat menghitung resiko yang diterima apabila melaksanakan pilkada pada Desember 2020. KPU,

Pemerintah dan Stakeholder lainnya menyiapkan skenario matang dalam menyelenggarakan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat dan rigid.

Salah satu cara untuk mendapatkan masukan dari masyarakat adalah dengan merujuk pada survey Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 4-5 Juni 2020. Survey tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk memotret sikap dan masukan masyarakat terhadap pilkada dimasa pandemi. Pengumpulan pendapat dilakukan secara daring. Kompas melibatkan 6712 responden dari 34 provinsi, namun data yang diolah sebanyak namun setelah melakukan pembersihan dan pembobotan, pengolahan data dilakukan terhadap 5371 responden. Tingkat kepercayaan 95 %, nircuplikan dari survey ini adalah ± 1.34 %.

Mengenai opini kapan sebaiknya tahapan pilkada dilanjutkan, didapat 6 kluster jawaban dari masyarakat. Jawaban pertama menyatakan bahwa 37.2 % menyatakan bahwa ketika jumlah positif Covid-19 di Indonesia sudah mulai turun secara drastis, 29.8 % menyatakan bahwa pilkada dilanjutkan pada tahun 2020, 19.2 % menyatakan bahwa saat WHO telah mencabut status pandemic Covid-19, 9.6 menyatakan jawaban tahun 2021, 2.1 % menyatakan tidak tahu dan 2.1 % menyatakan lainnya. Artinya keenam jawaban tersebut tidak ada yang merepresentasikan jawaban yang mayoritas.

Pertanyaan lain yang menarik untuk dibahas adalah jika pilkada digelar saat pandemi Covid-19 apakah akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada, terdapat 3 kluster jawaban, yang pertama menyatakan bahwa 77.3 % menjawab ya, akan berpengaruh. 20.1 % menyatakan bahwa tidak akan berpengaruh dan 2.6 % menyatakan tidak tahu / tidak jawab. Opini publik tersebut mayoritas menunjukkan akan adanya pengaruh, walau tidak dijelaskan seperti apa pengaruhnya.

Pertanyaan lain yang krusial untuk dibahas adalah keikutsertaan mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada. Responden menunjukkan antusiasme yang menarik untuk dikaji, sebanyak 64.8 % menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mencoblos, sebanyak 28.1 % menyatakan tidak bersedia mencoblos dan 7.1 % menyatakan bahwa mereka tidak tahu/ tidak jawab. Tentu hal ini menyampaikan pesan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada lumayan tinggi, namun disisi lain KPU harus bekerja keras untuk meyakinkan responden yang menyatakan tidak akan ikut untuk berpartisipasi nantinya.

Pertanyaan lain yang menarik adalah dua pertanyaan kunci yaitu, ketika didatangi KPU untuk pencocokan data, maka responden 81.2 % menyatakan bersedia apabila menggunakan alat pelindung diri, 7.4 % menyatakan bersedia menemui tanpa alat pelindung diri, 10 % menyatakan tidak bersedia menemui karena khawatir tertular Covid-19 dan 1.4 % menyatakan tidak tahu. Satu pertanyaan menarik lainnya adalah apabila dikunjungi calon kepala daerah untuk berkampanye, 64.4 % menyatakan bersedia apabila menggunakan alat pelindung diri, 5.6 % menyatakan bersedia menemui tanpa alat pelindung diri, 26.9 % menyatakan tidak bersedia menemui karena khawatir tertular Covid-19, dan 3.1 % menyatakan tidak tahu.

BACA JUGA :   Jamkrindo Serahkan Bantuan Penanggulangan Covid-19 di Sukabumi

Pandangan Pilkada di tengah Pandemi

Penulis melakukan refleksi dan pandangan mengenai pilkada di tengah pandemi, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama.

Pertama adalah kerjasama dan komunikasi intensif KPU-Pemerintah-DPR dan BPNB untuk tetap memantau perkembangan Covid-19 sehingga langkah dan tahapan yang akan dijalankan tetap terkontrol dan bisa melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kedua adalah tindakan antisipatif, yaitu dalam melaksanakan tahapan, terutama yang melibatkan orang banyak maka KPU dan seluruh stakeholder harus menyiapkan tahapan berbasis protokol kesehatan Covid-19, sehingga resiko tertular akan minimal bahkan nihil.

Ketiga, KPU dan seluruh Stakeholder harus memastikan pembiayaan yang tidak biasanya, karena nantinya pembiayaan tidak hanya mengcover keperluan pemilu tetapi juga alat pelindung diri yang sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

Keempat KPU harus mempunyai strategi dalam menjalankan tahapan, strateginya harus bersandar pada protokol kesehatan Covid-19, diantaranya harus mengatur rigid model kampanye dan coklit yang sesuai protokol Covid-19.

Konklusi

Kesimpulan dari opini ada beberapa poin utama yaitu KPU dalam masa pandemi harus mempunyai skenario yang adaptif terkait pilkada di masa pandemi, poin adaptif utamanya adalah skenario penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang berbasis protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Ini pengalaman pertama, sehingga ini menjadi momentum untuk KPU memperkaya diri dengan pengalaman. Opini publik yang dicuplik dari Kompas menjadi masukan dan pertimbangan, tetapi bukan sebagai hasil akhir.

Salah satu opini masyarakat yang diangkat dalam kesimpulan adalah mengenai kapan waktu yang tepat , partisipasi dan sikap ketika didatangi petugas KPU. Secara umum masyarakat menjawab waktu terbaik untuk pilkada adalah ketika kasus Covid-19 mulai turun secara drastis dan jawaban kedua adalah tahun 2020.

Mengenai partisipasi, masyarakat sebanyak 64,8 siap mencoblos walau pada masa pandemic, sebanyak 20,1 % menjawab tidak bersedia. Masyarakat memberikan kesan baik ketika ditanya mengenai kesiapan didatangi petugas. 81,2 % bersedia ditemui dengan menggunakan alat pelindung diri. Terakhir KPU dan stakeholder harus berkoordinasi dengan baik dalam rangka memantau, menyelenggarakan dan mempersiapkan alternatif terkait pilkada di masa pandemi.

.

Oleh: Wage Wardana

Ketua KPU Jakarta Timur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *