APBN 2021, Pro Recovery Ekonomi?

Sampai akhir tahun ini diprediksi pademi masih terus berlangsung. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Siapkah pemerintah menghadapinya? Tentu saja banyak instrumen yang harus disiapkan, termasuk instrumen fiskal   untuk memulihkan kondisi ekonomi di tanah air. Salah satu instrumen fiskal yang berfungsi menstimulasi percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi adalah APBN. Laksana lokomotif, APBN berfungsi menarik dan mendorong gerbong-gerbong penumpang menuju tujuan.

Konsekuensinya semua penumpang harus menikmati laju loko kereta tersebut. Oleh karenanya  pemulihan (recovery) ekonomi akibat dampak pandemi sangat diperlukan gelontoran dana yang memadai guna percepatan.  

Pemerintah sebagai otoritas APBN tentu saja harus berani melakukan perubahan struktur dan  postur APBN, sehingga percepatan dan pemulihan ekonomi segera berlangsung, termasuk keadilan dan pemerataan pembangunan segera dapat dinikmati setiap rakyat (penumpang).

Nah, untuk melihat apakah APBN 2021 pro pemulihan ekonomi yang pro rakyat atau golongan bawah maka kita harus melihat orientasi APBN yang menargetkan penerimaan negara yang berjumlah 1.776,4 triliun rupiah tersebut. Apakah benar orientasi APBN 2021 adalah pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi untuk recovery dan reformasi. Bagaimana wujud orientasi percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi sebagaimana tema kebijakan fiskal 2021, tahun depan.

Perekonomian global dan domestik di tahun 2021 diproyeksikan mulai membaik meskipun masih tetap diliputi ketidakpastian yang tinggi sebagai akibat masuk tatanan baru efek pandemi. IMF memprediksi bulan Januari 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik yaitu sebesar 3,4 persen (YoY), atau 2,6 persen (versi World Bank). Sedangkan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Maret 2021 sebesar 3,3 persen (YoY).

Memang, APBN 2021 harus dijadikan momen penting pemulihan ekonomi sekaligus perbaikan reformasi karena beberapa alasan. Salah satu diantaranya adalah pemulihan sosial ekonomi, yaitu berupa stimulus ekonomi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan serta dukungan terhadap dunia usaha.

Tidak ketinggalan juga reformasi sektor kesehatan, berupa pemulihan dan penguatan sistem kesehatan (health security preparedness). Ternyata, anggaran kesehatan yang disediakan pada APBN 2021, antara lain 18 triliun rupiah untuk kegiatan antisipasi pengadaan Vaksin Covid-19 bagi 160 juta jiwa penduduk Indonesia dan 3,7 triliun rupiah dalam rangka antisipasi pelaksanaan imunisasi.  

Satu hal yang mendasar bagi masyarakat adalah segera ditemukannya vaksin Covid 19. Ketersediaan vaksin ini juga akan menambah keyakinan masyarakat dan dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi. Sementara Pemerintah harus terus memprioritaskan pembangunan yang lebih memfokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pariwisata.

BACA JUGA :   Ekspor Potensial di Masa Pandemi

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penguatan dilakukan terhadap reformasi program perlindungan sosial dan subsidi, seperti pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi. Selain itu terus dilakukannya reformasi di bidang pendidikan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy).

Dan, reformasi transfer dana desa (TKDD) seperti penguatan quality control  TKDD dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di masing-masing daerah. Salah hal penting lagi adalah melakukan reformasi di bidang penganggaran, yaitu berupa fokus program prioritas (zero based) yang berorientasi hasil (result based) dan efisiensi serta antisipatif (automatic stabilizer).  

Di sisi penerimaan negara, perlunya dilakukan reformasi penerimaan negara berupa reformasi perpajakan, yaitu dukungan terhadap pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui berbagai inovasi kebijakan yang tepat. Selain reformasi perpajakan juga dilakukan reformasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu berupa kebijakan dan pengelolaan PNBP yang antisipatif terhadap volatilitas dan risiko serta memberikan manfaat jangka panjang.

Kebijakan optimalisasi dan reformasi perpajakan, salah satu caranya adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Dan tidak lupa terus dilakukan ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan juga reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak pengembangan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas kementerian dan lemabaga (K/L). Dengan catatan, sinergi antar kementerian dan lembaga tersebut dapat dijalankan dengan baik yang dapat terwujudnya penyerapan anggaran yang transparan, kredibel dan akuntabel serta berkualitas.  

 Disisi lain, terus mendorong pertumbuhan sektor riil. Ingat bahwa, perkembangan inflasi selama ini banyak dipengaruhi kekuatan pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat. Dengan stimulasi anggaran melalui penambahan likuiditas di masyarakat nantinya akan dapat mendorong naiknya permintaan. Dan, tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi menjadi faktor kunci stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan.

BACA JUGA :   Ekspor Potensial di Masa Pandemi

Hal ini diharapkan kondisi global 2021 terus  membaik, walaupun volatilitas di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Bila pemulihan ekonomi domestik tahun 2021 ini sukses maka otomatis semakin menarik arus modal masuk, dan  akan memperkuat Rupiah juga.

Di tahun pemulihan pandemi ini, hal yang sangat sensitif juga adalah masalah utang. Diharapkan pembiayaan dari utang untuk APBN 2021 mempunyai arah yang jelas, fleksibel dan penuh dengan kehati-hatian. Feksibilitas pembiayaan utang dimaksudkan tetap responsif terhadap kondisi pasar uang dan senantiasa menjaga rasio utang dalam batas aman.

Hal ini mempunyai konsekuensi terjadi peningkatan outstanding dan debt to GDP ratio karena kebutuhan pembiayaan meningkat bila terjadi tekanan adanya resesi ekonomi global dan dukungan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Defisit utang terhadap PDB tahun 2020 sebesar 6,3 persen sedangkan target 2021 turun menjadi 5,5 persen.  Sementara belanja negara harus semakin produktif yang diarahkan untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi. Memang, beberapa penguatan harus dilakukan seperti penguatan nilai uang (value for money) termasuk nilai tukar rupiah, mensinergikan antara pusat dan daerah, adanya transparansi dan akuntabel penerimaan negara yang optimal dan realistis sekaligus tetap menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah tetap memperkuat belanja guna penanggulangan serta mitigasi pandemi melalui percepatan pembangunan di daerah, sampai ketingkat desa atau kelurahan dimana tahun 2021 dana desa akan digelontorkan sebesar 72 triliun rupiah.

 Lebih detil lagi, percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19 melalui peningkatan dan pemerataan supply side, penguatan koordinasi, dan perlunya antisipasi untuk pengadaan vaksin untuk program penguatan anak usia dini (early childhood) melalui peningkatan nutrisi ibu hamil atau menyusui dan balita, serta akselerasi penurunan gizi buruk (stunting). Termasuk penguatan sinergi dan koordinasi pusat serta daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan untuk mendukung supply side tersebut, serta untuk memperkuat program promotif dan preventif.

Penulis : Ragimun
Peneliti  Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu
(Tulisan ini Pendapat Pribadi Penulis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *