
KeuanganOnline.id-Wonosobo Baru-baru ini Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melakukan audiensi ke berbagai instansi di Wonosobo antara lain KEJARI Wonosobo, KPUD, DPRD, POLRES, dan BAWASLU Wonosobo. “Rangkaian kegiatan GMPK sebenarnya untuk audiensi atau kunjungan kehormatan. Ini bahasa resminya. Yang lazim ya silaturrahim”, terang Idham Cholid Ketua GMPK Wonosobo ketika dihubungi KeuanganOnline.id (7/7/2020)
Kunjungan ini memang bukan hal baru bagi GMPK. Diakui oleh pihaknya, sejak awal GMPK berdiri di Wonosobo pada 16 Juli 2018 sudah melakukan kegiatan sejenis tersebut. Terutama kepada APH dalam hal ini Kapolres dan Kajari serta jajarannya. Terlebih kedua institusi tersebut vertikal, pimpinannya selalu berganti hampir tiap tahun.
“Untuk GMPK sendiri, hal ini masuk dalam agenda program Konsultasi Publik untuk menyerap informasi dari berbagai pihak dan kalangan untuk kemudian kita rumuskan menjadi program aksi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi visi dan misi GMPK”, jelas Idham.
Lebih jauh Idham menjelaskan bahwa Tahun lalu pihaknya juga sudah melakukan kunjungan silaturahim dengan PCNU Wonosobo. Dalam waktu dekat menurutnya akan diagendakan kunjungan dengan PD Muhammadiyah, termasuk dengan MUI dan tokoh-tokoh agama di Wonosobo.
“Bagi kami, ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi. Apa maksudnya? Kita harus sepakat bahwa proses demokratisasi di tingkat lokal harus berjalan dengan baik, harus normal, dan semestinya sesuai harapan masyarakat. Jangan lagi ada pihak-pihak yang merampas proses ini dengan argumentasi dan kompensasi apapun. Jangan lagi demokrasi kita terbeli dengan uang”, terang Idham.
“Terutama dalam konteks Pilkada, kita harus sepakat mewujudkan Pilkada bebas money politics. Itulah kenapa kemarin kita juga ke KPUD dan Bawaslu”, jelas Idham.
Moral Politik
Dalam kesempatan audiensi di Kantor DPRD Wonosobo yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan, AKD, dan Fraksi, Idham Cholid yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Wonosobo menjelaskan bahwa dalam dunia politik selalu mengedepankan soal kalah dan menang. Hukum selalu berbicara benar dan salah.
Menurutnya, selama ini nyaris tak ada ruang untuk berbicara secara mendalam, kemenangan seperti apa yang harus diraih? Serta kebenaran apa yang harus diperjuangkan. Tetapi selama ini selalu pokoknya. Pokoknya menang. Pokoknya harus benar. Sehingga segala cara ditempuh dan dilakukan untuk bisa meraih itu semua.
“Harusnya, saat ini kita sudah berbicara secara mendalam nilai-nilai kepatutan dan kepantasan. Inilah wilayah moral yang semestinya memandu setiap langkah politik dan tindakan hukum. Ingat, moral itu posisinya di atas politik dan hukum” jelas Idham
“Marilah kita harus serius untuk memulai menerapkan itu. Kita wujudkan moralitas politik dan hukum dalam kehidupan sehari-hari kita. Idealnya, para ulama dan tokoh agama yang harus mengawal itu. Jangan malah para kiai yang berubah jadi politisi. Dalam waktu dekat, saya akan melakukan gerakan moral untuk perubahan politik di Wonosobo. Jika ada yang mau ikut silakan, tidak ada, saya juga siap jalan sendiri”, tegas Idham.