Perlu Political Will Selesaikan Persoalan Pedagang Kaki Lima

Hari ini, Selasa 24/11 sekira jam 11.00 WIB saya mendampingi pengurus Federasi Pedagang Keliling Wonosobo (FPKW) beraudiensi dengan Ketua DPRD Eko Prasetyo Heru Wibowo di ruang kerjanya Gedung DPRD Kabupaten Wonosobo.

Dari FPKW ada Ketua Saad Priyono, Sekretaris Farhan, Humas Indro dan Bidang Advokasi Gerakan Masyarakat Perangi korupsi (GMPK).

Lebih dari satu jam kami mendiskusikan berbagai hal. Bukan soal politik apalagi berkaitan dengan Pilkada 9 Desember 2020. Kalaupun dikaitkan dengan soal politik, ini menyangkut political will dan policy yang harus segera diprioritaskan menyangkut pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Saya katakan ekonomi kerakyatan, siapa sih yang tidak akan mengakui para pedagang keliling itu sebagai salah satu elemen penting bahkan menjadi karakteristik model perdagangan rakyat kita? Inilah yang di USA dikenal dengan model direct saling atau penjualan langsung yang justru sangat menopang di saat negara dalam keadaan krisis.

Mereka, para pedagang keliling itu, adalah pribadi-pribadi tangguh, dengan daya survival yang sangat teruji. Mereka kelompok independen yang bahkan nyaris tak pernah mendapatkan sentuhan pemerintah, apalagi dalam soal pendanaan.

Yang diperlukan saat ini tiada lain adalah political will dari para pemangku jabatan, mereka yang mempunyai kuasa dan kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif. Disinilah kami mendiskusikannya dengan Ketua Dewan.

Political will seperti apa yang diperlukan?

Pertama-tama kita berangkat dari kerangka landadan yang paling mendasar. Disini kita harus akui, Wonosobo telah membuat terobosan tentang Perda Ramah HAM.

Foto bersama FPKW dengan ketua DPRD Kabupaten Wonosobo

Saya gak tau pasti, apakah Perda tersebut juga “meramahi” mereka, para pedagang keliling itu, sehingga mempunyai ruang yang layak untuk sekedar mengais rezeki di kota?

Jika ternyata Perda itu absen dari soal itu, maka legislatif harus segera merevisinya.

Kedua, para pedagang keliling itu selama ini telah cukup sering melakukan audiensi. Mereka hanya butuh ketegasan, bisakah mereka berjualan setiap hari Minggu pagi antara jam 07.00 – 11.00 WIB di pusat kota?

Bayangan pusat kota adalah alun-alun. Tapi sekiranya tidak memungkinkan disana, adakah tempat lain?

Dari Pemkab sudah memberikan lampu hijau, bahwa mereka bisa berjualan di Jl. Tirta Aji dan Soekarno Hatta. Desain juga sudah dibuat. Tapi sampai saat ini menunggu dieksekusi. Tentu dalam pelaksanaannya nanti perlu rambu-rambu, dalam kata lain Syarat dan Ketentuan Berlaku terutama menyangkut ketertiban, keamanan dan kebersihan!

Lalu, apa sulitnya? Tak ada yang sulit sebenarnya. Yang diperlukan hanya political will saja.

Oleh : Idham Cholid, ketua GMPK Wonosobo sekaligus ketua Umum JAYANUSA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *