Klaim Haji Lulung Sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta, DPW Terpilih Hasil Muswil Akan Gugat Ke Mahkamah Partai

Jakarta – Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) telah memutuskan Syaiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk masa bakti 2021 – 2026.

Ivan, Ketua DPC PPP Kepulauan Seribu mengungkapkan kembalinya Haji Lulung Abraham Lunggana kembali ke PPP setelah keluar dari PAN dan mengklaim bahwa dirinya langsung memimpin DPW PPP DKI Jakarta merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dipertontonkan kepada publik.

“Hal ini menciderai marwah partai yang telah dibangun sedemikian rupa tanpa Haji Lulung dalam menyambut momentum politik 2024. Kami menilai dia tidak menghormati Partai PPP beserta seluruh kader yang ada”, ungkap Ivan pada Sabtu (11/9/2021) melalui pesan tertulisnya.

Politisi yang akrab dengan sapaan Haji Lulung tersebut mestinya menyadari bahwa pada tahun 2021 DPW PPP DKI Jakarta telah menjalani Musyawarah Wilayah yang menjadi forum tertinggi partai, hasilnya menyatakan bahwa H. Syaiful Rahmat Dasuki memimpin DPW PPP DKI Jakarta untuk priode 2021-2026.

“Keputusan ini mengikat dan harus ditaati serta dipatuhi oleh semua pihak, baik DPP maupun Haji Lulung . Jika Dia terus melakukan tidakan klaim Ketua DPW PPP DKI Jakarta dihadapan media dan diaminkan oleh DPP PPP, maka kami akan menyeret DPP PPP ke dalam mahkamah partai, meskipun tahapan pemilu akan berangsur dimulai pada Maret 2022”’ ungkap Ivan.

Sementara itu, Wahyudin, Anggota Formatur yang juga mengawal berjalannya Muswil DPW PPP DKI Jakarta 2021 menyatakan bahwa hasil Muswil DPW PPP DKI Jakarta pada bulan Mei lalu menjadi forum tertinggi di tingkat daerah, dan hasilnya menyatakan bahwa H. Syaiful Rahmat Dasuki memimpin DPW PPP DKI Jakarta untuk priode 2021-2026.

“Baik oleh DPP PPP maupun Haji Lulung yang di saat Muswil tersebut dilaksanakan, statusnya bukan bagian dari kader partai PPP, tapi nyaman sebagai kader partai lain. Maka dari itu, Ia tidak sepatutnya, sebagai politisi mempertontonkan sikap yang tidak elegan, dengan nyelonong masuk rumah yang sudah dihuni orang lain secara sah,” kata Wahyudin.

Di sisi lain, M Guntur, Ketua DPC PPP Jaktim, menilai keluar-masuknya Haji Lulung bukan merupakan karakter kader partai PPP. Karena partai PPP adalah partai dengan sistem pengkaderan aktif, bukan partai cabutan yang siapa saja boleh masuk hanya dengan melampirkan surat pengunduran diri dari partai lain, tanpa melalui proses partai sesuai dengan aturan partai PPP.

“Jika ini dibiarkan, DPP PPP bersama H. Lulung hanya akan merusak konstalasi politik dan citra partai yang sudah dibangun oleh para kader partai PPP diseluruh daerah dalam menghadapi 2024 yang tahapannya akan dimulai tahun 2022.” Imbuh M Guntur.

Muswil DPW PPP DKI Jakarta yang diadakan pada bulan Mei 2021 lalu dihadiri oleh para tamu dan juga perwakilan dari DPP PPP. Artinya, Musyawarah Wilayah yang telah dilaksanakan harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai forum tertinggi tingkat daerah.

“Maka, baiknya Haji Lulung maupun DPP PPP harus menghormati hasil Musyawarah Wilayah yang telah dilaksanakan, bukan hanya melihat surat pengunduran diri Haji Lulung dari Partai PAN”, tambahnya.

Naiknya Haji Lulung mengklaim menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta, langkah DPP PPP seharusnya menyatakan sikap yang tegas untuk menolak kehadirannya kembali atas apa yang telah dilakukan oleh Lulung kepada partai PPP.

“DPP PPP jangan memberikan punggung  kepadanya, setelah ia meninggalkan Partai dengan sekelumit pernyataan dan persoalan yang membuat PPP terpuruk. Maka kami berharap, DPP PPP jangan membuat partai semakin kelam dengan sekelumit persoalan yang membuat citra partai semakin memburuk di tengah mulainya momentum politik ”, tegasnya .

Ketua Terpilih Hasil Muswil 2021, H. Syaiful Rahmat Dasuki berharap DPP PPP menyadari bahwa DKI Jakarta menjadi pusat perhatian politik, sehingga DPP PPP harus bertindak cepat.

H. Syaiful yang dekat dengan NU itu berharap DPP PPP bersama dengan Haji Lulung tidak menjadikan partai kembali kelam dan suram dengan sekelumit persoalan yang membuat citra partai memburuk di tengah mulainya momentum politik.

“Jika drama Haji Lulung ini tidak segera dihentikan, maka sebagai ketua hasil Muswil DPW PPP DKI Jakarta diperkuat dengan SK Muswil 2021 DPW PPP DKI Jakarta, kami beserta jajaran akan membawa DPP Partai PPP ke Mahkamah Partai, tentu ini akan sangat mempengaruhi momentum politik dan mengganggu proses tahapan pemilu 2024 yang akan dimulai enam bulan mendatang, tapi akan menjadi tatanan yang baik bagi partai PPP dalam Negara yang demokratis.” Tutup H. Syaiful.