Daripada BI Cetak Uang, Fraksi PPP: Mending Selamatkan UMKM

Jakarta – Pemerintah harus hari-hati dalam mengambil kebijakan bidang ekonomi di tengah pademi Covid-19 kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positf untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam.

Salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif adalah adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Syaifullah Tamliha, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Selasa (19/5/2020).

“Saya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965,” ungkapnya.

Syaifullah yang juga Anggota Badan Angggaran (Banggar) DPR RI menambahkan, pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno.

“Hal ini harus dihindari,” tambahnya.

Menurutnya, salah satu alternatif kebijakan yang bisa dipilih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pademi Covid 19 ini adalah dengan memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri. Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM.

“Stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh,” pungkasnya.