
Anggota Komisi XI DPR RI , Mukhamad Misbakhun saat Raker Komisi XI DPR bersama OJK.
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun pertanyakan kinerja OJK saat ini. OJK generasi pertama yang hampir menyelesaikan kasus asuransi Bumiputera dan memberikan rekomendasi-rekomendasi ke kementerian BUMN.
“Nah, sekarang kok kita malah melihat kembali kasus Jiwasraya dan Asabri. Ini kenapa?” tanyanya pada diskusi daring Syndicate Update – Forum Ekonomi dan Bisnis bertajuk “Mengawal Pansel OJK, Mengawal Pengawasan Indsutri Jasa Keuangan” pada Selasa (25/01/2022).
Ia pun turut menyoroti terpilihnya kembali Menkeu Sri Mulyani sebagai ketua pansel Calon Dewan Komisioner (DK) OJK periode 2022 – 2027. Menurutnya, dengan orang yang sama, kemungkinan terjadinya perubahan di OJK terbilang sulit.
“Jangan sampai karena persaingan kelompok individu, pansel menjadi penghambat bagi orang-orang kredibel dan kompeten untuk menjadi dewan komisioner”, tegasnya.
Misbakhun melanjutkan, pemilihan dewan komisioner OJK ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan dalam memperbaiki OJK, agar fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen menjadi lebih terpenuhi. Terlebih lagi, sistem dalam proses seleksinya adalah open recruitment.
Perbaikan OJK, menurut Misbakhun, harus terus kita upayakan bersama, dengan menguatkan pengawasan, jangan terjadi kooptasi kepentingan kelompok, sebab yang dijaga adalah industri jasa keuangan yang asetnya melebihi PDB kita.
“Mengawal pelaksanaan pemilihan dewan komisioner OJK adalah tugas kenegaraan bagi saya, supaya OJK diisi dengan orang-orang baik,” pungkas Misbakhun.