FGD MPR RI Soal Krisis Industri Asuransi, Mirip Seperti Forum Pengadilan Buat OJK

Jakarta – Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Focus group discussion (FGD) bekerjasama dengan Brain Society Center (BS Center) dengan tema “Booming dan Krisis Industri Asuransi Dalam Perspektif UUD 1945 & Pancasila ” pada Rabu (8/9/2021) digelar untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi perlu Kembali ke khittahnya dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial sebagaimana amanah UUD 1945.

Output yang diharapkan dari FGD sebagai saran-saran perbaikan yang bersifat membangun untuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan pemerintah (kementerian BUMN) sebagai pihak regulator, pengawas dan penanggungjawab atas pertumbuhan industri jasa keuangan agar terbentuk industry jasa keuangan yang sehat dan stabil khususnya industri asuransi jiwa agar tidak lagi terjadi kasus-kasus gagal bayar atau kasus keuangan lainnya.

FGD yang dimoderatori oleh Irvan Rahardjo sebagai pembahas tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang sangat menaruh perhatian atas keprihatinan rakyat sebagai konsumen asuransi yg terlantar.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyampaikan Kasus-kasus gagal bayar tersebut disebabkan lemahnya manajemen risiko dari proses bisnis sejak hulu sampai hilir. Otoritas Jasa Keuangan selama 8 tahun berdiri belum mampu menunjukkan kinerja sebagai pendorong pertumbuhan industri keuangan dan sebagai pengawas industri keuangan.

“Sebagai otoritas sekaligus regulator OJK dipandang belum memiliki SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang seimbang dengan pelaku industri yang memilili keberagaman model bisnis dan produk keuangan yang luas. Sehingga lemahnya kompetensi tenaga pengawas dan pemeriksa terkait penguasaan aspek bisnis maupun lingkungan bisnis industri dinilai berpengaruh terhadap konsistensi, obyektifitas serta kemampuan risk balancing dan inovasi terhadap industry finansial baik bank maupun non Bank”, jelas Bambang Soesatyo.

Bambang menambahkan, akibat lemahnya pengawasan OJK, memunculkan dugaan adanya wacana pengembalian pengawasan industri Bank ke Bank Indonesia. Industri keuangan terutama non bank memiliki cabang bisnis yang beragam namun saling terkait, terutama dengan kegiatan investasi.

“Para pelaku industri keuangan saling berelasi sebagai investor dengan pelaku industri investasi sebagai pengelola dan penyedia produk investasi, sehingga dibutuhkan regulasi yang terintegrasi interelasi. Pada kenyataannya regulasi yang diterbitkan oleh OJK seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan kontradiktif antar sektor bisnis di industri keuangan. Salah satu industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK adalah industri Asuransi”, tambahnya.

Irvan Rahardjo sangat menyayangkan forum tersebut karena yang hadir keterwakilan OJK bukan Dewan Komisioner Wimboh Santoso atau atau Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi hanya diwakilkan Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK.

“FGD selanjutnya agar Pak Riswinandi hadir ”, ujar Irvan.

Tercatat hadir para Ketua Lembaga Tinggi, Wamen BUMN, DPR, Ketua Ombudsman, Ketua BPKN, Ketua YLKI Pak Tulus Abadi dari UI Pak Toto Pranoto, dan Tokoh lainnya termasuk perwakilan nasabah asuransi yang merasa terdzolimi, hampir semua yang hadir prihatin atas tupoksi OJK yang berjalan kurang baik.

Pengamat asuransi Diding S. Anwar  mengungkapkan kontek penyelesaian Case AJB Bumiputera 1912 yang keadaannya saat ini tidak normal yaitu sakit kritis yang kronis dan sangat akut, lagi lagi masyarakat konsumen yang menjadi korban dan dalam ketidakpastian.

Ia menjelaskan, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan serta melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter sesuai ketentuan POJK No. 41/POJK.05/2015 Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

“Namun sepertinya tidak ada niatan untuk mempedomaninya, ada apa ? Ya sulit image itu baik dan trust berkurang terhadap lembaga yang penting ini”, ujarnya.

Diding juga sangat menaruh hormat sama Pak Bambang Soesatyo Ketua MPR.RI yang begitu perhatiannya atas nasib rakyat sebagai konsumen Asuransi, dan berharap ada perbaikan yang significan ke depannya.

“FGD ini sangat baik sebagai Kolaborasi Pentahelix Lintas Posisi, Profesi & Generasi untuk mencari alternatif solusi terbaik”, pungkas Diding.