Nasib Baru AJB Bumiputera 1912 Akan Diumumkan MK

Jakarta– Nasib baru AJB Bumiputera 1912 pasca gugatan Pengujian Materil Undang-undang No. 40/2014 tentang Perasuransian yang diajukan sebelumnya oleh petinggi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan dibacakan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/1/2021).

Pengujian Undang-undang Perasuransin ini sebelumnya diajukan oleh delapan orang anggota BPA yang dipimpin Nurhasanah sebagai ketua. Pengacara yang memasukkan gugatan ini adalah advokat kantor Zul Armain Aziz & Associates kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (15/4/2020).

Mantan anggota BPA Bumiputera Nurhasanah sebelumnya mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945. Dia juga mengeluhkan, substansi PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sebagai turunan Undang-undang 40/2014 sudah berlawanan dengan isi Anggaran Dasar (AD) Bumiputera.

Dalam permohonannya, Nurhasanah yang kini tidak lagi sebagai anggota BPA menilai bahwa substansi PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sebagai turunan Undang-undang 40/2014 bertolak belakang dengan isi Anggaran Dasar (AD) Bumiputera. Beberapa poin di antaranya adalah penggantian istilah BPA menjadi Rapat Umum Anggota (RUA).

BACA JUGA :   Kabulkan Gugatan BPA AJB Bumiputera, MK Perintahkan DPR dan Presiden Buat UU tentang Asuransi Usaha Bersama

Selain itu, BPA pun menilai bahwa kebijakan pemerintah yang melarang anggota RUA merangkap angota atau pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan kepala atau wakil kepala daerah tidak sesuai dengan AD Bumiputera.

“Ini akan mengubah total apa yang selama ini terjadi, para Anggota BPA Bumiputera diisi oleh anggota atau pengurus partai atau anggota legislatif,” tertulis dalam surat tersebut.

Selama ini, para pengurus BPA didominasi oleh adalah politisi dan pejabat daerah.

Diding S. Anwar, Diding S. Anwar, Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia mengingatkan di tengah kondisi AJB Bumiputera yang rumit, dibutuhkan keberanian OJK sebagai regulator menjalankan perannya.

“Sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara telah banyak pelanggaran oleh oknum petinggi internal yang terbukti, tapi hanya menjadi rahasia umum saja”, tegasnya.

Dia menilai regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat lamban sekali mengambil peran dalam pemecahan masalah AJBB 1912.

BACA JUGA :   Kabulkan Gugatan BPA AJB Bumiputera, MK Perintahkan DPR dan Presiden Buat UU tentang Asuransi Usaha Bersama

“Banyak buang waktu, buang biaya dan buang tenaga yang sebenarnya sangat berharga. Regulator dalam hal ini OJK mengambil tindakan, saking hati-hatinya jadi terkesan setengah hati dalam ikhtiar menyelamatkan & menyelesaikan kemelut di AJB Bumiputera 1912,” katanya.

Diding menyebutkan sejumlah keputusan berupa Perintah Tertulis OJK seperti macan ompong. Tidak terlaksana dalam tindakan.

“Belum ada sanksi yang tegas diterapkan, padahal banyak pelanggaran oleh oknum petinggi internal yang terbukti dan menjadi rahasia umum,” kata dia.

Dia berharap, semoga UU 40 / 2014 dan PP 87 / 2019 bisa menang dalam uji materiil di MK. Sehingga Bumiputera dapat tetap menjadi Usaha Bersama yang lebih baik lagi. Menurutnya saat ini sangat dibutuhkan adalah kemauan politik dari Presiden Jokowi untuk dapat menyelesaikan konflik di AJB Bumiputera.

“Hal ini sangat penting demi menyelamatkan aset bangsa Indonesia. AJB Bumiputera 1912 kini usianya sudah mencapai 109 tahun,” ujar Diding hari ini di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *