19/04/2021

KeuanganOnline.id

Portal Informasi Keuangan dan Pemerintaha

Prinsip AJB Bumiputera 1912 Harus Usaha Bersama, Pempol Bersatulah Bila Tidak Bermasalah Panjang


Jakarta – AJB Bumiputera 1912 
sebagai perusahaan berbentuk usaha bersama, pemiliknya adalah Pemegang Polis yakni sebagai nasabah dan sebagai anggota atau pemilik perusahaan sesuai PP Nomor 87 tahun 2019 meskipun sudah ditangguhkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat.

Pengamat Asuransi Diding S Anwar mengatakan, semua Pempol adalah semua anggota pemilik perusahaan tanpa terkecuali.

“Dari awal AJB Bumiputera 1912 sudah clear dan clean perusahaan berbetuk Mutual atau usaha bersama. Sebagai Pemegang Polis pada usaha bersama sudah terang bahwa AJB Bumiputera berbentuk usaha bersama yang dimiliki oleh pemegang polis sesuai Anggaran Dasar AJBB 1912 pasal 7 ayat 1”, ungkapnya pada Minggu, (28/3/2021).

Diding menyampaikan, bila kini banyak pempol yang merasa tidak tahu bahwa AJBB 1912 adalah Perusahaan Mutual atau  usaha bersama, maka pengurus perusahaan harus meluruskan kembali.

“Bila tidak diluruskan akan bermasalah & rumit bahkan bisa masuk ke ranah hukum, karena tidak menerapkan keterbukaan kepada masyarakat pempol. Pempol nyaman & aman serta maklum, karena tahu dan diberitahu dari awal”, kata Diding.

Ia menjelaskan beberapa hal penting yang perlu diketahui pempol mutual atau usaha bersama, Pempol seharusnya sudah harus tahu karena diberitahu dari awal bahwa  AJBB 1912 adalah Mutual atau UBER.

BACA JUGA :   Pengamat : Harus Realistis Menyelamatkan AJB Bumiputera 1912

“Perusahaan atau petugasnya dari awal wajib memberitahu pempol sebagai anggota pemilik uber. Dalam polis yang diserahkan atau dipegang pempol isinya antara lain tertulis menjelaskan bahwa pempol sebagai tertanggung atas produk yang dibeli dengan hak dan kewajiban (premi & klaim) dengan hak dan kewajiban atas keuntungan atau kerugian kegiatan perusahaan, yaitu untung atau rugi sama sama dibagi”, jelasnya.

Tambah Diding, prinsip utama perusahaan atau usaha bersama secara universal, yang menjadi ciri khas spesifik Mutual bahwa pemegang polis mempunyai dua kedudukan otomatis

“Pertama, pempol sebagai nasabah yang membeli produk asuransi, Kedua sebagai anggota pemilik perusahaan, tanpa terkecuali”, tambahnya.

Semua pempol adalah anggota pemilik perusahaan mutual. Bukti kepemilikannya adalah Keanggotaan yang dinyatakan dalam polis.

“Perusahaan Mutual tidak menerbitkan saham atau tidak seperti dalam bentuk PT atau BUMN, jadi tidak ada  pemegang saham. Sementara anggota terdiri dari atas pempol perorangan WNI atau pempol badan hukum, lembaga, kelompok atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia”, tambahnya.

BACA JUGA :   Setelah Nurhasanah Ditetapkan Sebagai Tersangka, Inilah Pasal 38 AD AJB Bumiputera yang Diperbincangkan

Ia menegaskan, bila tentang pempol belum sesuai dengan prinsip Mutual atau usaha bersama, sepertinya ini PR besar dan berat yang harus diluruskan juga, bila ingin kembali ke bentuk Mutual / UBER yang baik dan benar.

“Sudah ketentuan, bahwa Perusahaan apapun bentuknya setiap tahun wajib diaudit oleh Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik / KAP). Bahkan untuk Perusahaan yang bergerak dibidang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ada ketentuan wajib dipublis di media dalam batas waktu yang sudah ditentukan dalam bentuk Neraca dan Laporan Rugi dan Laba (yang disahkan Pemegang Saham dalam RUPS bila dalam PT Swasta atau BUMN, dalam bentuk Mutual / UBER disahkan Sidang BPA).”ujarnya.

ia berharap, atas nama usaha bersama semua Pempol sebagai anggota Pemilik Perusahaan, bersatulah. Jangan biarkan kekosongan Organ Pengurus Perusahaan (BPA, Dekom & Direksi).

“Ibarat drone dengan penumpang penuh, sungguh berbahaya. Semoga AJBB 1912 selamat & tetap eksis di Nusantara”, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *