Orientasi Penyelamatan AJBB 1912 Sebagai Aset Berharga Bangsa Indonesia

Sedikit Catatan Kecil Orang Asing

Sekedar Pengingat, Semoga bermanfaat

(Pemulihan kepada bentuk & kondisi semula)

Restorasi Usaha Bersama / UBER / Mutual.

Orientasi Penyelamatan AJB Bumiputera 1912 sebagai aset berharga bangsa Indonesia dan stakeholder (antara lain demi kepastian nasib jutaan Pempol & Pekerja sebagai Rakyat Indonesia), tidak semata payung hukum berupa Undang- Undang  tentang Usaha Bersama (Mutual) tetapi butuh solusi cepat (Quick Win) agar permasalahan AJB Bumiputera 1912 segera terselesaikan.

Lebih cepat lebih baik, jutaan rakyat Indonesia sebagai Pempol AJB Bumiputera 1912 berharap segera ada solusi dan kepastian“.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sejumlah tuntutan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian dalam Sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021).

Putusan pertama, yakni menyatakan bahwa frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, dalam poin kedua, MK menyatakan bahwa frasa tersebut harus diubah menjadi diatur dengan UU, sehingga bunyinya menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UU. Oleh karena itu, UU tentang Asuransi Usaha Bersama pun harus segera dibuat.

Point Ketiga Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan.

Butuh waktu dua tahun untuk Pembuatan UU tentang Usaha Bersama (sejak  tanggal 14 Januari 2021).  Sedangkan dua Putusan MK (2013 dan 2021) MK memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk membuat UU tentang Mutual sebelumnya tahun 2013 dengan waktu 2 tahun 6 bulan telah berlalu.

Sambil menunggu payung hukum berupa UU tentang Usaha Bersama (karena RUU tentang Usaha Bersama (Mutual ) belum masuk daftar Prolegnas 2021, mungkin 2022 kali, atau kapan-kapan ???.

Hemat saya, interal AJBB 1912 harus Self Healing (memperbaiki atau menyembuhkan diri sendir oleh diri sendiri), jaga imunitas dan tentunya harus kolaborasi pentahelix lintas generasi.

Quick Win antara lain ;

  1. Memilih Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera dengan semacam pemilu (luber dan jurdil)
  2. Menetapkan Direksi & Dekom (kompetensi & integritas tinggi) diseleksi & assessment dari banyak kandidat /kader potensial generasi penerus, fit & proper test sesuai ketentuan.
  3. Pengisian Pejabat Struktural (Ka Dep, Ka Kanwil, Ka Cab dll) yang menyatakan fakta integritas untuk melaksanakan GCG (taat SOP & Prinsip Mutual) berorientasi layanan prima kepada stakeholder (terutama kepada pempol sebagai konsumen sekaligus pemilik perusahaan UBER.
  4. Menyesuaikan  Anggaran Dasar  sesuai prinsip Usaha Bersama.
  5. Membuat Perencanaan Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Plan / BCP) dll.

Tidak ada halangan internal AJBB 1912 merestorasi usaha bersama yang sesungguhnya, yaitu dengan lebih dahulu memperbaiki AD Th 2011 (antara lain isi yg tidak sesuai dengan prinsip mutual dihilangkan, misal harus bunyi tegas semua pempol adalah anggota / pemilik perusahaan tanpa terkecuali, juga tentang BPA yang benar-benar wakil pempol hasil pemilu yg luber & jurdil) bila mau benar-benar AJBB 1912 back to basic tetap sebagai UBER yang sesungguhnya (yaitu harus sesuai prinsip UBER yg universal sebagai mana mestinya).

BACA JUGA :   Keputusan MK Berdampak Kebuntuan Bagi Bumiputera

Pasal-pasal PP No 87 / 2019 tentang BPA jadi RUA dari pempol yg bukan dari orang Parpol juga bukan Kepala Daerah masih relevan utk diambil dan diatur dalam AD Baru.

Bila niat sungguh-sungguh dan dengan itikad baik, Insya Allah buat perubahan AD cukup simple dan mudah (tidak terlalu makan waktu lama, maksimal 6 bulan rampung).

Realitas lain di AJBB 1912  saat ini yang tidak kalah sangat penting yaitu Kas Kosong.

Sejak kapan Kas Kosong ???

Apa penyebab Kas Kosong ???

Apa saja alternatif solusi atasi masalah Kas Kosong sehingga Pempol tidak gosong dan Pegawai tidak bengong dan akhirnya AJBB 1912 bisa ditolong ???

Sangat penting Pempol harus ditolong sampai plong, dan pempol tidak boleh di ping pong

Semoga Pempol & Pekerja senantiasa sabar & tawakal menghadapi ujian.

Tidak sedang menunggu Godot, semoga jalan keluar yang terang untuk masa depan segera datang.

Di sisi lain dalam kondisi Usaha Bersama sedang dalam masa tunggu terbitnya UU Usaha Bersama (Mutual), Organ Perusahaan harus dapat menggerakkan roda organisasi dan bisnisnya secara mandiri dengan tata kelola yg baik serta perbaikan – perbaikan di segala lini,  agar tidak mengalami kemandegan / stagnasi,  mengingat kewajiban terhadap Pemegang Polis dan Pekerja selaku penggerak Usaha Bersama harus terus berjalan

Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XVIII/2020 semakin menegaskan bahwa Usaha Bersama harus mematuhi Kitab Sucinya sendiri yaitu Anggaran Dasar yg sejak saat Putusan itu menduduki hieraki tertinggi pengelolaan Usaha Bersama setelah UU 40 / 2014 tentang Perasuransian sehingga seluruh Organ Perusahaan wajib mematuhinya. Kondisi Organ Perusahaan yg ada saat ini adalah sebagai berikut  :

BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

Anggota BPA sudah habis masa keanggotaannya baik Periode 2014 – 2019 yg habis pada 31 Desember 2019 dan Periode 2015 – 2020 pada 31 Desember 2020

Mekanisme untuk Pemilihan Anggota BPA yg habis tersebut sesuai ketentuan Anggaran Dasar adalah pemilihan yg panitianya terdiri dari Anggota BPA yg tidak mengikuti pemilihan, Direksi, karyawan,  dan unsur independen yg diusulkan Direksi (Pasal 11 Ayat (2)), dan selanjutnya Panitia Pemilihan disahkan dalam Sidang BPA

Pergantian Anggota BPA yang habis masa keanggotaannya sesuai AD jelas melalui Pemilihan, jadi jika terdapat proses perpanjangan yaitu dengan memperpanjang dirinya sendiri sama saja tidak patuh AD dan telah melampaui batas, karena seluruh insan Bumiputera, tak terkecuali Lembaga Tertinggi yaitu BPA, wajib patuh Kitab Suci/AD, tidak seenaknya sendiri melampaui batas,  kecuali dilakukan perubahan terhadap AD tersebut terlebih dahulu

Kenyataannya mekanisme tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sulit dan hampir tidak dapat dilaksanakan akibat seluruh Anggota BPA telah habis masa keanggotaannya

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris hanya berisi 2 orang,  itupun Komisaris Independen

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3), jumlah Dewan Komisaris sekurang kurangnya 3 orang,  dan pada Ayat (4) jika Dewan Komisaris berjumlah 3 maka 1 orang berasal dari Anggota BPA,  sedangkan kondisinya Anggota BPA kosong

BACA JUGA :   Urgensi Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur di ASEAN

DIREKSI

Dalam Pasal 28 ayat (3) AD diatur sekurang kurangnya Direksi berjumlah 3 orang,  sedangkan kondisi saat ini adalah 1 orang

OJK RI sesuai ketentuan dalam UU 21 / 2014 tentunya sesuai peranannya akan menyikapi kondisi kekosongan Organ Perusahaan AJBB 1912, karena jika dibiarkan terus menerus berdampak kerugian bagi Pemegang Polis, dan Pekerja yang tentunya mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan berdampak terhadap sistem keuangan maupun perekonomian, bahkan berpotensi pada kerugian negara jika di dalamnya terdapat Pemegang Polis yang anggarannya dari pagu anggaran negara, hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak.

Terlebih jika mencermati ketentuan Pasal 9 UU Nomor 21Tahun 2011 dimana OJK sepatutnya demi menjamin perlindungan Pemegang Polis sudah tepat menempuh penetapan Pengelola Statuter. Hal tersebut dalam aturan yg dibuatnya sendiri dalam POJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan, telah memuat unsur unsur atau kriteria yg sudah layak ditempuhnya penetapan Pengelola Statuter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3), mencakup  :

  • Kondisi keuangan dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan,  dan/atau Pemegang Polis
  • Penyelenggaraan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan
  • LJK telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha
  • LJK dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan / atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan
  • Organ Perusahaan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yg dapat mengganggu operasional pada LJK yg bersangkutan
  • Organ Perusahaan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yg terjadi di LJK
  • LJK tidak memenuhi Perintah Tertulis untuk mengganti Direksi dan Dewan Komisaris

Dari yg diatur dalam POJK tersebut hampir seluruhnya telah memenuhi unsur dan kriteria,  sehingga apa yang ditunggu lagi oleh OJK ? ? ?

OJK sesuai pasal 2 Ayat (4) dapat mengatasi permasalahan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tambah semrawut dan jauh dari tata kelola yang baik dan benar, sehingga sangat jelas dan nyata merugikan jutaan Pemegang Polis dan ribuan Pekerja.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, seluruhnya kembali kepada peranan pengawasan OJK dalam menyelesaikan permasalahan AJB Bumiputera 1912, OJK tentunya tidak akan tinggal diam dan pasti akan berusaha menyelamatkan nasib jutaan masyarakat Indonesia.

Sekalipun PP 87 / 2019 pernah Pemerintah hadirkan dalam waktu kurang lebih 1 tahun,  kenyataannya Organ Perusahaan tidak mematuhinya dan beberapa kali dilanggar,  sehingga melanggar AD nya sendiri pun sudah menjadi hal biasa.  Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan AJB Bumiputera 1912 tanpa menunggu lama hadirnya UU Usaha Bersama  yg masih sekitar 2 tahun,  yaitu OJK hadir dengan konsisten menjalankan perannya dengan memastikan Organ Perusahaan lengkap melalui mekanisme cepat dan tepat sesuai dengan aturan, serta segera memperbaiki diri melalui Perubahan Anggaran Dasar berbasis Usaha Bersama yang sesungguhnya dan utuh.

Penulis:

Diding S. Anwar

Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *