Dosa Pemerintah yang Telah Melukai Masyarakat Indonesia

Melihat kondisi hari ini dimana Indonesia sedang menghadapi musibah virus covid-19, sebagian aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia berhenti karena covid-19 dan munculnya permasalahan baru yang timbul karena virus yaitu banyaknya karyawan yang di PHK dan sektor UMKM yang tidak berjalan karena virus ini.

Tapi pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kepada masyarakat hari ini, kebijakan pemerintah yang dibuat sangat tidak memihak kepada masyarakat dan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan hari ini dalam menjawab situasi covid-19.

Banyak sekali dosa-dosa pemerintah yang telah melukai masyarakat Indonesia, yaitu pembahasan omnibus law yang dilakukan saat pandemi ini terjadi. Omnibus law seakan-akan hanya pada kepentingan oligarki saja makanya ingin segera di rampungkan dalam paripurna DPR.

Kami melihat RUU ini yang katanya solusi dalam memperbaiki masalah ekonomi , penggangguran dan investasi. Yang mejadi pembahasan dikalangan masyarakat RUU ini yang katanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi malah justru melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum pekerja apalagi pemerintah tidak bisa menjamin masyarakat yang di PHK akibat virus covid-19 ini

Apalagi masyarakat mau percaya kepada pemerintah sedangkan RUU omnibus law penggabungan UU menjadi satu draf UU. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Pemerintah resmi menetapkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kami menilai kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi corona. Apakah kenaikan BPJS kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemi virus corona. Apalagi ditambah gelombang PHK yang besar-besaran yang membuat tingkat pengganguran naik.

Hal ini sudah tidak lagi mencerminkan semangat dari UU BPJS ini, harus pemerintah harus mempertimbangkan kondisi saat ini.

Pemerintah seakan ugal-ugalan naikkan Iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah corona. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan jilid II ini sangat tidak memiliki empati terhadap keadaan yang serba sulit bagi masyarakat saat ini.

Pemerintah disebut hanya mencari celah untuk tetap dapat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya keputusan kenaikan tarif tersebut dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

kebijakan ini akan semakin memperberat beban rakyat di sektor kesehatan. Seharusnya, pemerintah memperbaiki dan meningkatkan keterjangkauan layanan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menyututujui rancangan Undang-undang atas perubahan UU nomer 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

BACA JUGA :   Hasil Kajian KPK, Konten Program Kartu Prakerja Tidak Layak

Peserta Sidang Paripurna pun menyetujui dan mengesahkan RUU Minerba menjadi UU Minerba. Langkah itu tetap diambil kendati dari 9 fraksi di Komisi VII DPR RI, terdapat 1 fraksi yang menolak mengesahkan beleid tersebut, yakni Partai Demokrat. 

Pembahasan RUU minerba ini terbilang cepat. Pada 13 Februari 2020, pemerintah dan DPR membentuk tim panitia kerja (Panja) untuk membahas sebanyak 938 Daftar Isian Masalah (DIM). Dari jumlah 938 DIM tersebut sebanyak 235 DIM disepakati dengan rumusan tetap sehingga langsung disetujui, dan ada 703 DIM yang dibahas dalam Panja.

UU Minerba memiliki sederet masalah baru. Pemerintah secara sadar memberikan jaminan terhadap pihak korporasi tetapi tidak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal dalam Undang-Undang ini penuh dengan kontroversi yang dimana sangat menguntungkan bagi korporasi dan merugikan bagi masyarakat apalagi masyarakat yang terdampak.

Terkait penguasaan minerba, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu pemerintah pusat mempunyai kewenangan menetapkan jumlah produksi , penjualan dan harga mineral logam.

Lalu perpanjangan izin, revisi ini menjamin adanya kelanjutan operasi kontrak kerja/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. UU minerba ini wilayah pertambangan rakyat diberikan luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.

UU Minerba juga tidak mengatur kewajiban korporasi melakukan reklamasi di bekas galian tambang. Hal ini akan memperburuk kondisi kelestarian lingkungan hidup.

Pembahasan RUU harus sesuai dengan kebutuhan rakyat karena saat ini mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam memburuk, bukan terburu-buru seolah memaksakan di tengah kondisi pandemi covid-19.

Tak hanya itu, kartu pra-kerja sarat dengan korupsi, program ini dibuat secara dipaksakan saat covid-19 terjadi. Kartu pra-kerja tidak sesuai kebutuhan masyarakat hari ini, pelatihan ini pun dilakukan secara online.

Dan kini, Kartu pra-kerja menjadi sorotan karena delapan perusahaan mitra yang ditunjuk langsung ini, yang menjadi sarat korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Program Kartu Prakerja tidak efektif sebagai program bantuan sosial untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Pasalnya, pemberi kerja dinilai tidak memberi atensi kepada warga yang sedang mencari kerja.

Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp3,5 juta yang diberikan itu, Rp1 jutanya masuk ke platform digital itu.

BACA JUGA :   Interupsi ! Mahasiswa Menyoal Indonesia

Proses penunjukan platform mitra prakerja tidak berdasarkan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun, lanjut dia aturan tersebut dilangkahi, yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan. Sudah selayaknya program ini dievaluasi.

Di mana perusahaan milik Stafsus Jokowi, Adamas Belva Syah Devara menjadi salah satu yang ditunjuk sebagai aplikatornya.

Proyek bernilai triliunan rupiah ini seharusnya berada di bawah pengawasan KPK dan melalui proses lelang tender. Hal ini tentu memunculkan dugaan adanya abuse of power dan conflict of interest di lingkungan Istana Negara.

Terakhir penanganan covid-19 yang lambat dilakukan pemerintah. Awal ketika virus covid-19 di wuhan china semakin parah tetapi pemerintah tetap membuka akses wisatawan asing masuk kedalam negeri dan salah satunya dari negara China.

Sejak awal Desember hingga Januari 2020, pemerintah menyatakan belum sama sekali mendeteksi Virus Corona atau Covid-19 masuk ke Indonesia. Sedangkan negara-negara tetangga sudah lebih dulu melakukan kewaspadaan terhadap warga negaranya yang berada di Kota Wuhan, dengan merespon cepat adanya penyebaran virus covid-19.

Apalagi, kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan Pemerintah Indonesia kala itu yang malah membuka promosi pariwisata. Padahal, berkebalikan dengan Indonesia, negara-negara tetangga sudah terlebih dahulu menutup akses penerbangan dari Kota Wuhan maupun China.

Kita ini cenderung terlambat. Bahkan ketika negara lain menutup sama sekali perjalanan dari China maupun negara sudah terinfeksi, Indonesia malah promosi wisata. Kita masih gelontorkan dana untuk intensf pariwisata dari penerbangan sampai perhotelan. Ini menunjukan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam persoalan ini dari awal itu bermasalah.

Pemerintah kini menganggarkan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp. 405,1 Triliun dalam APBN 2020. Hal ini pun dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut berisikan stimulus ekonomi sebesar Rp405,1 triliun. Pemerintah pun masih kesulitan mendistribusikan paket stimulus Rp 405, 1 triliun tersebut. Utamanya dana Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) dan semacamnya.

Data penerima bansos yang berubah dinamis masih jadi kelemahan dalam penyaluran bansos sejak tahun 2003. Sekitar 5-10 persen penerima berasal dari kalangan mampu sehingga distribusi bansos tidak tepat sasaran.

Riswan Siahaan
Kabid aksi dan pelayananan ( akspel ) GMKI Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *