Minggu, 25 Juli 2021

KeuanganOnline.id

Portal Informasi Keuangan dan Pemerintaha

Stimulus Fiskal Mengatasi Pengangguran Era Pandemi

Illustrasi

Oleh : Ragimun

Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenku

Pengangguran, momok yang banyak ditakuti banyak negara. Nah, kondisi pandemi seperti saat ini punya kontribusi besar terhadap gelombang lonjakan pengangguran di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Sektor sektor yang paling terdampak adalah sektor jasa, transportasi dan pariwisata. Sepanjang tahun 2020 dan awal 2021 ini, International Labor Organisation (ILO) melaporkan  bahwa lebih dari 7,9 persen jam kerja hilang di kawasan Asia dan Pasifik, yang setara dengan 140 juta pekerjaan. Selama tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi  5,2 persen, atau mencapai 101,1 juta jiwa.

Bila melihat kasus pengangguran di Amerika Serikat telah  mencapai 8,3 persen pada tahun 2020. Kebijakan penguncian wilayah dan penutupan sektor usaha akibat pandemi diyakini sebagai penyebab utama kenaikan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di AS. Oleh karena itu, akhirnya Pemerintah AS mengeluarkan Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act) dan Family First Coronavirus Response Act (FFCRA). Undang-undang ini mencakup beberapa langkah untuk mendukung pekerja dan bisnis, termasuk memberikan pembayaran bebas pajak (diperlakukan sebagai kredit pajak yang dapat dikembalikan) kepada individu. Selain itu terdapat kebijakan pemberian tunjangan bagi pengangguran di Amerika Serikat.

Seperti halnya negara-negara maju di berbagai belahan dunia, yang saat ini masih sibuk melakukan berbagai upaya pengendalian derasnya arus pengangguran dengan memainkan peranan instrumen fiskal. Diyakini dengan penggelontoran anggaran yang tepat sasaran akan dapat menurunkan pengangguran di masa pandemi. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak mengeluarkan stimulus fiskalnya yang lebih dari USD 8,1 triliun, diikuti Jepang, Tiongkok, India serta negara lainnya.

Pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan anggarannya cukup besar yaitu 6 persen dari GDP. Kebijakan ini dilakukan demi menggerakan ekonomi dan menahan laju pengangguran. Kebijakan ini mencakup defisit keuangan negara sebesar RMB 1 triliun, melalui penerbitan obligasi khusus anti-COVID 19 baik oleh pemerintah pusat sebesar RMB 1 triliun dan oleh pemerintah daerah sebesar RMB 1,6 triliun. Kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok meliputi pengurangan dan pembebasan pajak dan berbagai biaya serta premi asuransi nasional sebesar yang RMB2,5 triliun. Paket kebijakan stimulus ini diluncurkan untuk mendukung dimulainya kembali pekerjaan dan produksi yang memfokuskan pada pengurangan pajak, pelonggaran kebijakan moneter dan investasi publik.  

BACA JUGA :   Kolaborasi Multilateral Perpajakan untuk Menghadapi Krisis

Berbeda dengan Pemerintah Tiongkok, Pemerintah Jepang menganggarkan program perlindungan di bidang ketenagakerjaan pada setiap tambahan anggaran akibat dampak dari COVID-19. Selain memberikan subsidi universal sebesar JPY 100 ribu kepada setiap penduduk di Jepang pada tambahan anggaran I, demikian juga subsidi bagi tenaga kerja yang difokuskan penerimanya pada pegawai yang terdampak sehingga bekerja kurang dari 20 jam per minggu sesuai ketentuan asuransi ketenagakerjaan di negeri Sakura ini.

Sedangkan Pemerintah India yang berpenduduk 1,3 milyar orang, mengeluarkan paket ekonomi komprehensif, mencakup penggelontoran anggaran sebesar USD 21,9 miliar yang dinamakan program ‘Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana’. Program kesejahteraan ini menargetkan 800 juta orang yang terkena dampak penutupan wilayah akibat pandemi. Paket ekonomi khusus lainnya adalah “Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan”. Kebijakan ini berupa kampanye India mandiri. Dana yang dialokasikan sebesar USD 265 miliar.

Kebijakan ini berupa bantuan dan dukungan kredit untuk bisnis, terutama UMKM, penduduk miskin, termasuk pendagang, petani, dan pedagang kaki lima. Langkah lainnya adalah penguatan logistik infrastruktur pertanian serta reformasi struktural di seluruh sektor utama seperti batubara, komunikasi/informasi dan listrik (energi). Hanya saja Pemerintah India lupa, pergerakan ekonomi India ini mendorong optimisme berlebihan dan mendorong masyarakat menjadi lengah dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga menimbulkan kenaikan gelombang kasus baru Covid 19.

BACA JUGA :   Pengamat: PDB Triwulan-II 2020 Buktikan Sektor Pertanian Melesat di saat Pandemi Covid

Pemerintah Australia juga menggelontorkan anggaran cukup besar. Stimulus fiskalnya sebesar AUD 259 miliar untuk mendukung bisnis dalam membantu dan mengelola arus kas jangka pendek, memberikan dukungan kepada individu, komunitas dan wilayah yang terkena dampak parah, dan memastikan aliran kredit berkelanjutan dalam ekonomi di Australia. Kebijakan ini didukung pula oleh Reserve Bank of Australia (RBA) yang menerapkan paket komprehensif. Paket ini bertujuan untuk menekan biaya pinjaman rumah tangga dan bisnis, termasuk menurunkan target suku bunga menjadi 0,25 persen. Fasilitas lainnya adalah menyediakan fasilitas pendanaan berjangka guna menurunkan biaya untuk seluruh sistem perbankan. Terkait dengan subsidi, pemerintah Australia mengeluarkan program subsidi job keeper, jobs seeker, dan job maker untuk mendukung perusahaan, pekerja, maupun para pencari kerja yang terdampak pandemi.

Memasuki tahun kedua pandemi saat ini dan belajar dari berbagai negara, Indonesia sangat optimis meski harus selalu waspada, sehingga pandemi akan dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih. Akhir semester pertama tahun 2021 ini akan menjadi sebuah titik balik permasalahan pandemi. Karena program vaksinasi terus dilancaarkan dengan anggaran yang tidak sedikit..Anggaran untuk kesehatan sebesar 133,07 triliun rupiah untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19 seebesar 73,35 triliun rupiah , sarana dan prasarana  alat kesehatan (alkes), biaya klaim perawatan, insentif  tenaga kesehatan (nakes) dan santunan kematian, bantuan iuran BPJS, insentif perpajakan kesehatan (termasuk insentif PPN dan BM pembelian vaksin).

BACA JUGA :   Ngak Harus ke Kantor Pajak, Inilah Aplikasi Pelayanan Perpajakan Online Yang Perlu Diketahui

Anggaran lainnya adalah untuk mendukung UMKM dan pembiayaan koorporasi sebesar 157,57 triliun rupiah, untuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, penjaminan Loss Limit UMKM dan korporasi, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, pembebasan pemeriksaan administrasi dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lainnya,  

Sesuai rekomendasi ILO, pemerintah Indonesia perlu melakukan aksi melalui beberapa langkah kebijakan, pertama merangsang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mendukung perusahaan dengan berbagai insentif, penciptaan pekerjaan dan pendapatan dan melindungi pekerja di tempat kerja serta melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.

            Pemerintah negara-negara di berbagai kawasan dunia terutama di kawasan Asia Pasifik telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja, termasuk program dan kebijakan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja, kompensasi dan tunjangan pekerja, jam kerja serta permasalahan pekerja lainnya yang muncul karena situasi pandemi.

Dialog sosial antara otoritas dengan pemangku kepentingan memberikan peran sangat besar dalam menghasilkan solusi kebijakan pemerintah. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai penyesuaian program perbaikan sosial dan bantuan keuangan untuk mendukung perusahaan maupun pekerja yang terdampak pandemi. Pengalaman berbagai negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia mengenai alternatif kebijakan guna merelokasi para pekerja yang menganggur dengan memberikan insentif fiskal diberbagai sektor. Salah satu diantanya untuk mendorong para pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan jam kerja dapat bermutasi ke sektor pertanian. Program-program seperti padat karya di sektor pertanian dapat terus didorong selama krisis pandemi COVID-19, selain menciptakan lapangan pekerjaan baru juga dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

Ragimun

Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenku

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *