Jakarta – Paparan hasil kajian program Kartu Prakerja Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam Program Kartu Prakerja, hanya 24% (457 pelatihan) yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457 hanya 55% pelatihan yang dapat diberikan secara daring.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada (18/6) saat memaparkan hasil kajian program Kartu Prakerja
“Konten pelatihan kartu prakerja tidak layak (HILLSI, 2020) Dari 327 sampel pelatihan , ditemukan 89% dari sampel pelatihan tersebut (291 pelatihan) tersedia secara gratis di internet,” ujar Alex.
Tak hanya itu, Konten pelatihan pra kerja sudah tersedia banyak di di Youtube dan bisa diunduh gratis serta penilaian konten pelatihan tidak melibatkan ahli.
“Sebanyak 89% konten pelatihan di program kartu prakerja tersedia gratis di youtube dan laman (www.prakerja.org ),” tambahnya.
Manajemen Pelaksana harus menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk Petunjuk Teknis dan harus melibatkan ahli yang kompeten. Selain itu, Manajemen Pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet. Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program
“Fakta dilapangan Lembaga Pelatihan sudah bisa menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih,” jelasnya.
Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Hanya 55% dari konten yang layak sebagai pelatihan, dapat dilaksanakan secara online. Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi (HILLSI, 2020). Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta
“Untuk menjamin bahwa peserta menyelesaikan seluruh paket pelatihan, maka pelaksanaan pelatihan metode daring harus interaktif. Manajemen Pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020,” Pungkas Alex.
KPK merekomendasikan penerimaan peserta pada tahapan berikutnya dari Program Kartu Prakerja dihentikan. Kemenko Perekonomian beserta Manajemen Pelaksana melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan.
KPK menuturkan, platform digital itu sarat konflik kepentingan karena kelima platform digital di antaranya selain bertindak sebagai platform juga berperan sebagai lembaga pelatihan atau terafiliasi dengan lembaga pelatihan. Misalnya Platform Skill Academy. Dari 277 jumlah pelatihan sebanyak 117 oleh Skill Academy by Ruangguru. Selain itu, Platform Skill Academy dan Skill Academy by Ruangguru bernaung di perusahaan yang sama PT Ruang Raya Indonesia.
Keterlibatan Ruangguru sebagai satu dari delapan digital platform mitra kartu Prakerja sempat menuai kritik dari banyak pihak karena berpotensi konflik kepentingan. Sebab Adamas Belva Syah Devara yang saat itu merupakan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi masih menjabat sebagai CEO Ruangguru.