Presiden Jokowi: Tidak Ada Berpikiran Ke Arah Kebijakan Lockdown Hadapi Covid 19

Bogor- Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan Kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global covid-19.

Banyak Negara yang melakukan lockdown dengan segala konsweksinya dan ada beberapa Negara yang tidak melakukan lockdown dengan kebijakan yang ketat mencegah penyebaran covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown merupakan wewenang dari pemerintah Pusat. Kebijakan lockdown tersebut tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.

“Saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tegas Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Dia menambahkan, ada langkah lain selain lockdown dalam menangkal penyebaran covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah kegiatan yang sifatnya memutus mata rantai penyebaran virus.

“Yang penting dilakukan bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, jaga jarak, dan mengurangi keramaian orang yang membawa resiko besar penyebaran covid-19,” ujar Jokowi.

Jokowi juga minta seluruh kepala daerah untuk memonitor kondisi daerah dan konsultasi pakar medis.

“Oleh karena itu saya minta kepada seluruh Gubernur, seluruh Bupati dan seluruh Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus konsultasi pakar medis dalam menelaah dalam situasi yang ada, kemudian juga berkonsulati dengan BNPB untuk menetukan status daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam”, tambah Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memerintahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang proses belajar dari rumah bagi siswa dan mahasiswa dan kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Presiden juga minta menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi covid 19 dan pengobatan secara maksimal. Dengan memanfaatkan kemampuan Rumah Sakit Daerah bekerjasama dengan Rumah Sakit Swasta dan lembaga riset yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. (EP)