Kabulkan Gugatan BPA AJB Bumiputera, MK Perintahkan DPR dan Presiden Buat UU tentang Asuransi Usaha Bersama

JakartaKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengabulkan sejumlah tuntutan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian. dalam Sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021).

Hakim mengabulkan sejumlah permohonan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera selaku pemohon dan memutuskan dua amar putusan.

Putusan pertama, MK mengabulkan permohonan para pemohon yang terdiri dari tiga poin, yakni menyatakan bahwa frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, dalam poin kedua, MK menyatakan bahwa frasa tersebut harus diubah menjadi diatur dengan UU, sehingga bunyinya menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UU. Oleh karena itu, UU tentang Asuransi Usaha Bersama pun harus segera dibuat.

“Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Anwar dalam persidangan yang dikutip Bisnis pada Kamis (14/1/2021).

BACA JUGA :   Ratusan Nasabah Bumiputera Geruduk Kantor OJK Tuntut Pembayaran Klaim

MK menilai bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review UU Perasuransian. Permohonan yang disampaikan pun dinilai beralasan menurut hukum.

Terdapat delapan orang pemohon dalam gugatan tersebut, yang semuanya merupakan bagian dari BPA Bumiputera, yakni Nurhasanah selaku Ketua BPA, Ibnu Hajar, Maryono, Achmad Jazidie, mendiang Habel Melkias Suwae, Gede Sri Darma, Septina Primawati, dan Khoerul Huda.

Kedelapan orang itu menunjuk Zul Armain Aziz & Associates selaku pengacara, yang mendaftarkan uji materiil kepada MK pada Rabu (15/4/2020). Setelah sepuluh bulan proses persidangan, gugatan mereka menemukan hasil, meskipun tidak semuanya dikabulkan.

BPA Bumiputera mengajukan pengujian Pasal 6 Ayat (3) UU 40/2014, khususnya terkait ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama. Pemohon meminta pembatalan karena UU Perasuransian tersebut mengatur badan hukum usaha bersama dalam PP.

Diding S. Anwar, Diding S. Anwar, Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia mengungkapkan berkenaan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan Presiden Jokowi tahun 2019 tentang Usaha Bersama (Mutual), merupakan hadir dan pedulinya Pemerintah memberikan payung hukum yang selama satu abad lebih ditunggu tunggu.

BACA JUGA :   Keputusan MK Berdampak Kebuntuan Bagi Bumiputera

“Konten Peraturan Pemerintah (PP) masih sangat relevan untuk pembenahan AJBB 1912 yang kini usianya 109 tahun, tinggal dibuat dan dilengkapi sesuai mekanisme pembentukan Undang-Undang”, ungkap Diding.

Diding menambahkan, selanjutnya siapa yang akan mengambil inistiatif pembuatan UU tentang Usaha Bersama waktunya hanya 2 tahun dari hari ini.

“Lebih cepat lebih baik, jutaan rakyat Indonesia sebagai Pempol AJB Bumiputera 1912 berharap segera ada solusi dan kepastian”, tegasnya.

Berdasarkan dokumen pemohon menilai poin UU Perasuransian tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 tentang Pengujian UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. UU 2/1992 tersebut mengatur bahwa regulasi terkait bentuk usaha bersama diatur lebih lanjut oleh UU, paling lambat dua tahun enam bulan sejak putusan MK diucapkan pada 3 April 2014.

Keberadaan Putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 ternyata tidak segera dtindaklanjuti oleh pembentuk UU, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] dan Presiden. Malah pada 17 Oktober 2014, pembentuk UU ketka mengundangkan UU 40/2014 mengubah bentuk peraturan mengenai bentuk usaha bersama dari diatur lebih lanjut dengan UU menjadi diatur dalam PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *