Jakarta– Dugaan penyusupan pada sistem BIN dan sejumlah Kementerian oleh peretas dari China. Menjadi sorotan publik soal keamanan data negara.
Dugaan itu berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber Recorded Future (perusahaan keamanan siber AS), yang menemukan aksi penyusupan terjadi sejak Maret 2021.
Anggota Komisi I DPR RI, H. Muhammad Iqbal angkat bicara terkait kabar penyusupan sistem BIN dan 10 Kementerian diretas oleh peretas asal China, Mustang Panda.
Aksi penyusupan itu dikatakan bahwa Insikt Group telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 tetapi tidak direspon.
“Sebaiknya BIN dan sejumlah Kementerian itu berkoordinasi dengan Insikt Group untuk meminta bukti lebih lanjut terkait adanya laporan dugaan peretasan pada sistem lembaga dan kementerian itu. Hal ini juga penting untuk mengetahui celah-celah kelemahan sistem lembaga dan kementerian kita, serta apa motif aksi penyusupan itu”, ungkapnya pada Selasa (14/9/2021) melalui pesan tertulisnya.
Ia mengungkapkan, jika memang benar sistem BIN dan sejumlah Kementerian itu diretas, kami sangat menyayangkannya. Hal ini membuktikan bahwa sistem BIN dan Kementerian kita masih lemah. Jika lembaga sekelas BIN saja bisa diretas,
“Tidak bisa dibayangkan dengan sistem cyber security dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Tidak mengherankan jika BPJS, Kemenkes, BRI Life dan institusi lainnya bisa kebobolan”, ungkapnya.
Politisi PPP asal Dapil Sumbar 2 tersebut menambahkan, meski masih menunggu hasil penyelidikan terkait dugaan penyusupan itu, laporan dari Insikt Group harus menjadi triger bagi semua Kementerian dan Lembaga kita untuk meningkatkan sistem keamanan seperti dengan mulai melakukan security assessment.
“Yang tidak kalah penting lagi adalah peningkatan SDM dan tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing. Kasus peretasan sistem Kementerian dan Lembaga jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak menjadi khawatir dan rahasia negara diketahui negara lain”, pungkasnya.