Kondisi Bumiputera Sangat Mendesak, Pengamat: Pentingnya OJK Bentuk Pengelola Statuter

Jakarta – Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas di sektor jasa keuangan memfasilitasi pertemuan antara manajemen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 dengan perwakilan beberapa perkumpulan pemegang polis dan serikat pekerja AJBB 1912 telah menyepakati pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJBB sesuai dengan AD AJBB dan sepakat mengusulkan kepada direksi AJBB nama-nama perwakilan sebagai panitia pemilihan anggota BPA baru.

Panitia pemilihan anggota BPA berjumlah 15 orang terdiri dari unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja. Pemilihan akan memilih 11 anggota BPA baru dari 11 daerah pemilihan sesuai anggaran dasar AJBB dan akan dilakukan melalui e-voting.

Pengamat asuransi Diding S. Anwar mengingatkan pentingnya OJK membentuk Pengelola Statuter (PS) karena kondisi Bumiputera yang mendesak.

“Bila sesuai aturan solusinya adalah membentuk PS lebih dulu. Berikutnya baru bertahap dilengkapi organ BPA, komisaris, dan direksi sesuai mekanisme AD,” kata Diding, Rabu (16/3/2021).

Ia menyarankan OJK menjalankan kewenangannya yang diberikan undang-undang berupa penetapan pengelola statuter seperti yang dilakukan OJK sebelumnya. Tujuannya bukan menjadi pelaksana namun memberi payung hukum pembentukan BPA, direksi dan komisaris baru.

Menurutnya solusi membentuk PS akan sesuai aturan UU dan POJK. Karena ini keniscayaan saat kondisi organ perusahaan Vacuum of Power.

“PS yang paling baik dan benar. Kuat dasar hukumnya sebagai kewenangan Regulator amanah UU. PS ini keniscayaan saat Organ Perusahaan Vacuum of Power. Bila tidak menerapkan PS, khawatir kemudian hari Regulator jadi salah,” katanya.

Tidak lupa dia juga mengingatkan bila ada oknum pejabat yang tidak berkenan ataupun menghindari PS berarti akan melanggar UU dan aturan yang berlaku.

“Tidak ada satupun yang kebal hukum,” katanya.

Bumiputera gagal membayar klaim nasabahnya membuat asuransi itu terus menjadi sorotan. Saat ini tercatat lebih Rp10 triliun klaim yang sudah jatuh tempo dan diperkirakan akan terus membesar.