Awas Offside: Gagal Memahami Industri Penjaminan vs. Asuransi

Industri penjaminan dan asuransi sering disalahartikan sebagai hal yang serupa, padahal keduanya memiliki prinsip dasar yang berbeda. Kesalahpahaman ini dapat berakibat fatal, mulai dari kebijakan yang melenceng hingga implementasi bisnis yang tidak sesuai regulasi.

Seperti dalam sepak bola, aturan offside dibuat untuk menjaga permainan tetap adil dan terstruktur. Namun, sering kali pemain, bahkan penonton, gagal memahami kapan posisi dianggap offside.

Hal yang sama terjadi dalam industri keuangan: ketika prinsip industri penjaminan dan asuransi dicampur atau diterapkan secara keliru, banyak kebijakan yang akhirnya offside dari aturan main yang seharusnya.

Untuk meluruskan pemahaman ini, kita gunakan dua analogi sederhana, contoh

Sepak Bola vs. Bola Voli
Untuk menjelaskan perbedaan prinsip operasional industri penjaminan dan asuransi.

Garansi mesin vs. asuransi kendaraan
Untuk menggambarkan mekanisme perlindungan yang berbeda dalam kedua industri.

Selain itu, akan membahas contoh nyata dan studi kasus spesifik dari institusi yang bergerak di bidang penjaminan dan asuransi, serta menyoroti pentingnya Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga profesionalisme dan keberlanjutan kedua industri ini.

Industri Penjaminan vs. Industri Asuransi: Dua Game dengan Aturan Berbeda

Ilustrasi Perbedaan Sepak Bola vs. Bola Voli

Bayangkan dua olahraga yang sama-sama memakai bola dan dimainkan oleh tim, tetapi dengan aturan yang berbeda:

Tim sepak bola berisi 11 pemain, fokus pada penguasaan bola dan strategi untuk mencetak gol ke gawang lawan. sedangkan tim bola Voli berisi 6 pemain, bertujuan mencetak poin dengan memukul bola melewati net tanpa membiarkannya jatuh di lapangan sendiri. Kedua permainan ini tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Jika pemain bola voli diminta bermain sepak bola tanpa pelatihan yang sesuai, hasilnya pasti kacau.

Begitu pula dengan industri penjaminan dan asuransi. Industri Penjaminan berfungsi seperti bola voli, menjaga agar pihak yang dijamin tetap “bermain” dalam sistem keuangan dengan memberikan dukungan pada kreditur atau bank, sehingga transaksi keuangan tetap berlanjut.

Industri Asuransi lebih menyerupai sepak bola, melindungi terhadap risiko tertentu dengan mekanisme premi dan klaim, di mana pembayaran klaim bergantung pada risiko yang terjadi. Jika prinsip satu permainan diterapkan ke permainan lain, maka hasilnya akan membingungkan. Begitu pula jika industri penjaminan dan asuransi dicampur tanpa pemahaman yang benar.

Analogi Kendaraan: Garansi Mesin vs. Asuransi Kendaraan

Bayangkan Kita memiliki sebuah kendaraan yang memerlukan jaminan kinerja mesin dan asuransi kecelakaan.

Industri Penjaminan seperti garansi mesin.
Jika terjadi kerusakan dalam batas waktu tertentu, produsen atau pihak yang memberikan jaminan akan memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Ini mirip dengan penjaminan kredit, di mana perusahaan penjaminan akan membayar kredit macet kepada bank jika debitur gagal bayar.

Industri Asuransi seperti asuransi kendaraan.
Jika terjadi kecelakaan atau kehilangan, pemilik kendaraan akan mendapatkan klaim berdasarkan premi yang telah dibayarkan.

Jika konsep garansi dan asuransi dicampur, akan terjadi kebingungan:
Apakah tanggung jawab kerusakan ditanggung oleh produsen (penjamin) atau oleh perusahaan asuransi?
Hal yang sama terjadi jika industri penjaminan dan asuransi tidak dipahami dengan benar, sehingga regulasi dan implementasi kebijakan menjadi rancu.

Contoh Nyata & Studi Kasus:
Perbedaan Institusi dalam Penjaminan dan Asuransi.

Industri Penjaminan

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan):
Menjamin simpanan nasabah di bank dalam kasus kegagalan sistemik.

LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia):
Menjamin transaksi ekspor, sehingga eksportir tetap mendapatkan pembiayaan meskipun ada risiko gagal bayar.

PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia):
Menjamin proyek infrastruktur dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.

Penjaminan Kredit:
Membantu UMKM yang feasible but not bankable agar dapat mengakses pembiayaan formal.

Penjaminan Sistem Resi Gudang:
Memungkinkan komoditas pertanian digunakan sebagai jaminan kredit dengan mekanisme penjaminan risiko tertentu.

Studi Kasus:
UMKM dan Penjaminan Kredit.

Seorang pengusaha UMKM memperoleh pinjaman dari Bank dengan dukungan penjaminan kredit. Namun, karena fluktuasi pasar, debitur gagal membayar cicilan.
Kesalahan yang Sering Terjadi:

Bank menganggap bahwa perusahaan penjaminan akan menanggung seluruh kerugian.

Padahal, perusahaan penjaminan hanya menanggung bagian tertentu sesuai perjanjian, dan bank harus menindaklanjuti penagihan ke debitur.
Lesson Learned:

Penjaminan bukanlah asuransi;
Bank masih memiliki risiko atas pinjaman yang diberikan.

Pemahaman mendalam mengenai mekanisme penjaminan sangat penting untuk pengelolaan risiko yang efektif.

Industri Asuransi

General Insurance (Asuransi Umum):
Melindungi aset dari risiko fisik (kendaraan, properti, tanggung jawab pihak ketiga, dll.).

Life Insurance (Asuransi Jiwa):
Memberikan perlindungan finansial jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami kecacatan.

Studi Kasus: Asuransi Properti.

Seorang pemilik properti mengasuransikan bangunannya untuk melindungi dari risiko kebakaran.
Kesalahan yang Sering Terjadi:

Pemilik menganggap asuransi akan mengganti seluruh nilai properti tanpa memperhatikan ketentuan polis.

Dalam kenyataannya, klaim asuransi dibayarkan berdasarkan nilai pertanggungan dan ketentuan risiko yang terjadi.

Lesson Learned:

Penting untuk memahami manfaat dan batasan produk asuransi agar ekspektasi dan realitas klaim tidak bertabrakan.

Pentingnya Good Corporate Governance (GCG) dalam Kedua Industri

Agar industri penjaminan dan asuransi dapat berjalan dengan sehat dan profesional, Good Corporate Governance (GCG) harus diterapkan secara konsisten.

Prinsip Utama GCG

Transparansi (Transparency)
Kebijakan dan proses harus terbuka dan jelas sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang diperlukan.

Akuntabilitas (Accountability)
Setiap pihak harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap sistem keuangan.

Responsibilitas (Responsibility)
Memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Independensi (Independency)
Menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

Kewajaran (Fairness)
Memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan publik.

Referensi & Regulasi yang Berlaku

• UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:
  Dasar hukum industri asuransi di Indonesia.
• UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS:
  Menyediakan perlindungan simpanan nasabah perbankan.
• UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan:
  Dasar hukum bagi perusahaan penjaminan.
• UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI
  Menjelaskan peran LPEI dalam mendukung ekspor nasional.
• UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
  Mengatur skema jaminan berbasis komoditas pertanian.
• PP No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Sistem Resi Gudang
  Regulasi spesifik mengenai mekanisme penjaminan dalam sistem resi gudang untuk mendukung stabilitas harga komoditas pertanian.
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan)
  Mengatur perluasan cakupan industri keuangan, termasuk penguatan sektor penjaminan dan asuransi.
• OECD Guidelines on Corporate Governance
  Standar internasional tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan pemahaman yang tepat, industri keuangan Indonesia dapat lebih kuat dan berkelanjutan.
Semoga bermanfaat dan bahan pertimbangan diskusi konstruktif bagi seluruh industri keuangan agar semakin kuat dan berkembang untuk kemaslahatan umat.

Disusun dari berbagai sumber referensi oleh :

Diding S Anwar
Ketua Komite Tetap Penjaminan, Asuransi, dan Dana Pensiun KADIN INDONESIA Bidang FMIK (Fiskal, Moneter, Industri Keuangan).