Pemerintah Stimulus Perekonomian Melalui Akselerasi Belanja Produktif dan Insentif

Jakarta – Memasuki awal tahun 2020, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2020 telah mencapai Rp139,83 triliun atau sekitar 5,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp71,44 triliun (4,2% dari pagu) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp68,39 triliun (8,0% dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Meskipun demikian, realisasi belanja modal hingga Januari 2020 sudah mencapai Rp1,86 triliun atau tumbuh sebesar 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya. Adapun nilai kontrak yang outstanding di akhir Januari 2020 berjumlah Rp51,5 triliun, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sejumlah Rp32,1 triliun”, ungkap Menkeu Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN KiTa, di  Jakarta Pusat Rabu, (19/02). 

Menkeu menambahkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) telah disalurkan.

“Sementara itu, penyaluran PKH hingga akhir Januari 2020 telah menjangkau 9,02 juta rumah tangga sasaran dengan dana yang disalurkan Rp7,06 triliun. Kemudian Program Kartu Sembako juga telah disalurkan kepada 15,05 juta rumah tangga dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp1,80 triliun. Terdapat pula Program Peningkatan Kualitas SDM yang telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp100,3 miliar. Di bidang kesehatan, terdapat penyaluran PBI-JKN yang telah menjangkau 96,0 juta jiwa dengan dana yang disalurkan Rp4,03 triliun”, jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya di bidang infrastrukur, hingga Januari 2020 telah terbangun 14,54 km jalan dengan alokasi dana sebesar Rp22,8 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 9,3 meter. Selain itu terdapat realisasi dana pembangunan bendungan yang sudah mencapai Rp1,27 triliun hingga akhir Januari 2020.

“Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan stimulus ke perekonomian melalui belanja produktif yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) lebih besar ke masyarakat serta tetap berupaya meningkatkan kualitas APBN antara lain melalui perbaikan pola belanja agar lebih optimal dalam memberikan stimulus. Sementara itu, Belanja Subsidi belum terdapat realisasi, hal ini disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran Subsidi”, tegas Menkeu.

Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berjalan dengan baik, dimana sampai dengan Januari 2020 telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,06 triliun (8,67%) dan Dana Desa Rp0,33 triliun (0,46 %). 

Hingga akhir Januari 2020 penyaluran Dana Desa mampu tumbuh 5,2 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi yang sudah berjalan baik tersebut diharapkan dapat makin terakselerasi kedepannya untuk menstimulasi perekonomian di daerah dan mendorong pemerataan pertumbuhan nasional.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tatakelola (governance) melalui penyaluran transfer ke daerah dana desa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat semakin efektif dan tepat sasaran.