Business Matching 33 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa yang berpihak pada produk lokal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Business Matching 33 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta pada 16–19 November 2026 di Balai Kota DKI Jakarta.
Menjadi penyelenggaraan terakhir sepanjang 2026, Business Matching 33 menghadirkan 18 pelaku usaha yang mempromosikan produk unggulan bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha dengan perangkat daerah sebagai calon pengguna produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan Business Matching merupakan salah satu langkah konkret untuk memperluas akses pasar produk dalam negeri sekaligus membangun ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin mendukung pelaku usaha lokal.
“Business Matching bukan sekadar ruang promosi bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi jembatan yang mempertemukan potensi produk dalam negeri dengan kebutuhan nyata pengadaan pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha, khususnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN, mendapatkan kesempatan dan akses pasar yang lebih luas,” ujar Ratu.
Sepanjang 2026, Dinas PPKUKM DKI Jakarta telah menyelenggarakan empat kali Business Matching, mulai dari seri 30 hingga seri 33. Konsistensi ini menjadi bagian dari upaya mendorong perangkat daerah agar semakin memprioritaskan produk dalam negeri sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha dan koperasi di Jakarta.
Selain promosi produk, Business Matching 33 juga menghadirkan lima sesi sosialisasi yang membahas sejumlah isu strategis, antara lain perlindungan konsumen, penguatan wawasan pengurus koperasi, serta peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha.
Untuk memperkuat substansi pembahasan, kegiatan ini melibatkan narasumber dari berbagai kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi terkait. Di antaranya perwakilan Kementerian Perdagangan, BPOM, Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sucofindo, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, serta praktisi dari sektor swasta dan organisasi konsumen.
Materi yang disampaikan mencakup aspek regulasi perdagangan, pengawasan produk, standardisasi, sertifikasi TKDN, hingga perlindungan konsumen. Pembekalan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi persaingan pasar.
Agenda lainnya adalah monitoring capaian Perjanjian Kinerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terukur serta memperkuat komitmen dan akuntabilitas perangkat daerah dalam memanfaatkan produk dalam negeri.
Ratu menegaskan bahwa perluasan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, pemahaman regulasi, perlindungan konsumen, dan kualitas produk.
“Kami ingin pelaku usaha Jakarta tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh, meningkatkan kualitas produk, dan semakin kompetitif,” tambahnya.
Melalui penutupan rangkaian Business Matching 2026, Dinas PPKUKM DKI Jakarta berharap kolaborasi antara perangkat daerah, pelaku usaha, koperasi, kementerian dan lembaga, serta sektor swasta semakin kuat. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan komitmen pengadaan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan usaha lokal dan penguatan ekonomi daerah.
Terkait :

Wapres: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Alokasikan Produk Lokal UMKM

Kementan Berikan Pelatihan UMKM Pengembangan Produk Pangan Lokal

FUT SHOES Launching Perdana Outlet Sepatu diKemang Jakarta Selatan

11 UMKM Binaan Jakarta Kantongi 18 LoI dengan Potensi Transaksi Ekspor 2,625 Juta Dolar AS

