Soal Koperasi Swadharma, Pakar: Yang Harus Bertanggungjawab Pengurus Koperasi

Keuanganonline.id, Jakarta – Pakar koperasi Suroto menyatakan persoalan yang terjadi pada Koperasi Swadharma merupakan persoalan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan BNI sebagai institusi perbankan. Menurut Suroto, Koperasi Swadharma dan Bank BNI adalah dua entitas hukum yang berbeda sehingga tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

“Ini dua entitas badan hukum yang berbeda. Koperasi dan bank itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau terjadi masalah di koperasi Swadharma, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus koperasi. Bukan bank (BNI),” ujarnya dalam keterangan kepada awak media pada Senin (27/4) malam.

Suroto menjelaskan, dalam konteks hukum, koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya sendiri. Oleh karena itu, setiap persoalan, termasuk potensi masalah likuiditas harus diselesaikan melalui mekanisme internal koperasi.

“Kalau ada problem likuiditas atau pengelolaan dana, maka forum tertinggi adalah rapat anggota. Di situlah anggota bisa mengambil keputusan, termasuk mengganti pengurus atau menentukan langkah penyelamatan,” kata dia.

Karena itu, tuntutan anggota koperasi kepada BNI untuk mengganti kerugian akibat hilangnya dana investasi tidak berdasar. BNI secara hukum, ungkapnya, tidak memiliki kewajiban hukum untuk menggantikan klaim dana atas produk bodong tersebut.

“Secara hukum itu tidak mungkin. Kalau semua kerugian di koperasi dibebankan ke bank, sistem keuangan kita bisa kacau. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Suroto pun menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang mengaitkan kasus raibnya dana koperasi dengan institusi perbankan hanya karena adanya kesamaan latar belakang atau kedekatan historis. Padahal, dalam konteksi ini, perbankan tidak pernah tahu sama sekali dengan produk investasi yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau koperasi Swadharma itu kebetulan didirikan oleh pegawai bank, bukan berarti bank bertanggung jawab atas semua kegiatan koperasi. Ini harus diluruskan agar tidak merusak sistem keuangan,” tegasnya.

Mantan aktivis Mahasiswa ini juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menempatkan dana. Terutama pada lembaga keuangan dan koperasi yang menawarkan imbal hasil investasi tinggi di luar kewajaran. Menurutnya, jika sudah terlampau tinggi maka produk investasi tersebut rentan dengan penipuan.

“Kalau bunganya terlalu tinggi, masyarakat harus waspada. Di koperasi, anggota itu bukan hanya nasabah, tapi juga pemilik, jadi harus ikut mengawasi (operasional koperasi),” ujarnya.

Seperti diketahui, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan bahwa Koperasi Swadharma di Pematang Siantar bukan merupakan bagian dari perseroan. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik di tengah mencuatnya persoalan yang melibatkan koperasi tersebut.

BNI menyatakan bahwa Koperasi Swadharma didirikan secara mandiri pada 2007 dengan akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan operasional yang independen. Dengan demikian, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana sepenuhnya berada pada koperasi sebagai pihak yang menghimpun dan mengelola dana.

Dalam perjalanannya, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil mencapai 1,5 hingga 2 persen per bulan. Skema ini dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi, serta disertai indikasi pemalsuan dokumen dalam kasus yang kini tengah diproses.