Rapor Merah Satu Tahun Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Sistem presidensial yang dianut Negara Republik Indonesia menghendaki presiden sebagai pemangku kepentingan tertinggi negara terhadap kebjikan-kebijakan nasional. Presiden dibantu Wakil Presiden dan Menteri harus mampu menggerakkan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945.

Ketua Cabang PMII Jakarta Timur Adam Perdana dalam konferensi Pers mengatakan, “kita tahu bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Jokowi dan Ma’ruf Amin mengambil sumpah untuk melaksanakan semua amanat rakyat sesuai konstitusi. Namun satu tahun berlalu kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, masih banyak persoalan-persoalan fundamental yang tidak mampu dituntaskan, sehingga kami Pengurus Cabang PMII Jakarta Timur beserta seluruh anggota dan kader PMII se-Jakarta Timur kemudian merangkum persoalan-persoalan tersebut sebagai berikut” :


“Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, istilah paling kesohor dalam praktik penegakkan hukum kita. Bagaimana tidak, seorang pencuri ayam (karena alasan ekonomi) dapat divonis jauh lebih berat dari seorang pejabat yang menyalahgunakan uang negara dengan jumlah miliyaran rupiah”, jelas Adam.

Adam menambahkan, “Penegakkan hukum barbagai kasus di negeri ini sering kali mengingkari rasa keadilan, praktik peradilan sesat (unfair trial) kerap dipertontonkan oleh penegak hukum kita. Yang lebih ironis ketika anak seorang pejabat tinggi tersangka kasus tabrakan yang menewaskan dua orang tidak ditahan oleh penyidik, yang mana sangat menyimpang dari Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana semua orang berkedudukan sama di depan hukum (equality before the law)”.


“Di sisi yang lain, akibat dari paket rugulasi Omnibus Law yang diajukan oleh Presiden, yang mana sebagian telah diparipurnakan, diantaranya klaster Cipta Lapangan Kerja, yang merugikan masyarakat, khususnya buruh dan mahasiswa”.

BACA JUGA :   Kunjungi Food Estate Kalteng, Presiden Disuguhi Aneka Teknologi Balitbangtan

“Disamping itu, aksi brutal aparat kepolisian terhadap para aktivis mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada 8 Oktober yang lalu menunjukan bahwa HAM masih dalam cita-cita saja. Pembungkaman terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana termaktub di dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 tidak seharusnya terjadi. Apalagi represifitas itu dilakukan oleh aparat kemanan yang jelas jelas tugas pokoknya adalah melindungan, mangayomi dan melayani masyarkat”, tegas Adam.


Dengan demikian, kami segenap anggota dan kader PMII se-Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Bahwa Jokowi-Ma’ruf gagal dalam melaksanakan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Mengutuk keras pembentukan paket regulasi Omnibus Law hasil usulan Presiden.
3. Bahwa presiden harus segera mengeluarkan PERPPU pembatalan Omnibus Law.
4. Mengutuk keras brutalitas aparat keamanan dalam mengawal hak menyampaikan pendapat.
5. Bahwa Kapolri harus di evaluasi total, jika tidak harus mundur dari jabatannya.
6. Bahwa PMII se-Jakarta Timur akan terus mengawal semua praktik penyimpangan terhadap sistem kenegaraan Indonesia.

BACA JUGA :   Presiden Jokowi Tinjau Percontohan Kawasan Food Estate Kalteng

Adam Perdana
Ketua Cabang PMII Jakarta Timur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *