Sejumlah Aktivis Senior Hingga Pakar Ajak Para Lintas Tokoh Dukung Gerakan Mahasiswa Tolak Harga BBM Naik

JAKARTA – Sejumlah peserta Forum KOPI Party Movement menyoroti sikap inkonsisten Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI pada Selasa (16/8/2022) lalu, Jokowi mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2022, APBN mengalami surplus Rp106 triliun.

Sehingga pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022

“Kenapa kebijakan menaikan harga BBM justru terjadi dua minggu setelah pidato resmi kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menjamin subsidi energi, alias tidak menaikan harga BBM selama tahun 2022. Bukankah pidato nota keuangan Presiden itu bersifat resmi kenegaraan di depan lembaga tinggi negara? Ini bukan ocehan informal sambil ngopi dan main billiard. Kenapa nota keuangan yang disampaikan itu dikhianati oleh Presiden? Bukankah ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan penghinaan terhadap lembaga tinggi negara?” kata Pakar ekonomi Anthony Budiawan yang hadir dalam acara tersebut, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Ia mengatakan APBN yang surplus harus jadi sarana mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, APBN malah dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan. “Dengan melambungnya harga minyak dan komoditas lainnya, mestinya seluruh rakyat Indonesia turut menikmatinya melalui subsidi energi,” ujar Prof. Anthony.

Peserta Kopi Party Movement yang mengusung tagline “Ngopi, Ngobrol dan Bergerak” ini menegaskan bahwa gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM adalah gerakan konstitusional mengawal pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menjamin subsidi BBM tidak melambung selama tahun 2022. Kita adalah negara yang diuntungkan oleh melambungnya harga komoditas global, pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan. Jangan sampai “bonus komoditas” hanya dinikmati oleh segelintir oligarki nikel, batubara dan minyak yang menyandera institusi kenegaraan.

Peserta Kopi Party Movement berkomitmen akan melakukan delegasi silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh kampus, tokoh lintas agama, tokoh adat dan budaya, pimpinan Ormas dan purnawirawan TNI/Polri, mengajak mereka mendukung gerakan moral mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

Peserta Kopi Party Movement yang digelar di daerah Pejaten Jakarta Selatan, juga menyepakati akan mendatangi PPATK mendesak audit terhadap sumber dan aliran dana dibalik kejahatan yang dilakukan Irjen Pol Ferdy Sambo. Satgasus yang dipimpin Irjen Pol Sambo harus diaudit. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dipakai untuk mengungkap kejahatan ekonomi, narkotika, judi (online maupun offline), dan lainnya, yang diduga melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan aparat penegak hukum harus diungkap dan dijatuhkan hukuman mati atau minimal hukuman seumur hidup. Mendesak PPATK untuk melakukan audit investigasi terhadap sumber kekayaan para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan hakim.

Sejumlah aktivis senior hingga para pakar yang hadir dalam forum Kopi Party Movement, diantaranya; Haris Rusly Moti, Anthony Budiyawan, Yudhie Haryono, Herdi Sahrasad, Rahman Thoha, Gigih Guntoro, Hartsa Mashirul, John Helmi Mempi, Chairudin Affan, Gde Siriana Yusuf, Surya Fermana, Salamuddin Daeng, Ahmad Nur Hidayat, Doni Istyanto, Emanuel Herdyanto, Urai Zulhendry, Yos Ngarang, Wenry Anshory Putra, Ade Adriansyah Utama.