Karding: Pola Pendekatan Gus Dur ke Papua Perlu Dicontoh

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding

KeuanganOnline.id, JAKARTA – Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI harus dilihat secara holistik dan menyeluruh. Berbagai macam persoalan di Papua seringkali muncul karena persepsi sejarah yang mulai bergeser.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai, persoalan yang dihadapi Papua haruslah dilihat dari aspek atau pendekatan kesejarahan dan kebudayaan yang terjadi di sana. Bahkan, kata Karding, sebenarnya Papua sejak lama menginginkan kehidupan yang damai. Hanya saja, isu-isu tentang HAM dan diskriminasi kerap dipropagandakan oleh aktivis dari organisasi Papua merdeka.

“Persepsi ini mulai diotak-atik oleh kalangan aktivis Papua merdeka,” kata Karding saat menyampaikan diskusi virtual bertema ‘Indonesia Melihat Papua Nan Jauh di Sana’ yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (IJU) Jakarta, Senin (29/6/2020).

Karding mengatakan upaya provokasi dan propaganda dari aktivis organisasi Papua merdeka lebih menitikberatkan pada isu pelanggaran HAM, terutama isu diskriminasi.

Terkait dengan tugasnya sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Karding menyarankan agar Pemerintah memperkuat Diplomasi Luar Negeri bahwa keberadaan Papua sebagai bagian NKRI sudah final.

BACA JUGA :   Karding Dukung Gagasan Jokowi Buka Konektivitas Terbatas di ASEAN

“Bicara proses diplomasi yang pernah ada di Papua, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianggap sebagai tokoh yang melakukan pendekatan kebudayaan dan persuasif. Gus Dur berani membuka ruang dialog yang sebelumnya belum pernah dilakukan, termasuk dengan pimpinan gerakan Papua Merdeka. Gus Dur memprioritaskan untuk membangun rasa saling percaya dengan rakyat Papua dan rakyat Papua bisa menyampaikan keresahannya. Sehingga, peran Gus Dur ini diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama,” jelas Karding.

Menurutnya, di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas. Secara simbolik, disebutnya ada perhatian serius dari pemerintahan Jokowi terhadap Papua. Dalam hal ini, pemerintah dianggap massif melakukan percepatan konektivitas di Papua, mulai dari jalur darat, laut dan udara. Termasuk kebijakan BBM satu harga.

“Political will Jokowi cukup luar biasa, ditambah ada perhatian serius. Adanya UU Otsus adalah bagian dari kompromi politik pemerintah terhadap Papua,” ujar Karding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *