Jokowi Pangkas APBN 2020 Kementerian dan Lembaga, Berikut Rinciannya

Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurangi anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk alokasi penanganan pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut tertuang melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Dalam Perpres tersebut mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020.”

Berdasarkan Perpres Nomor 54/2020 yang diakses di Jakarta pada Minggu (12/4/2019) itu, Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 mengatur bahwa anggaran pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 1,760 triliun, sedangkan anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2,613 triliun.

Dalam perubahan anggaran K/L ada dua Kementerian yang mendapatkan tambahan anggaran yaitu Kemendikbud, semula Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun. Kementerian Kesehatan, semula Rp 57 triliun menjadi Rp 76 triliun. dan satu Badan Ekonomi Kreatif tidak mengalami perubahan anggaran.

Berikut Anggaran Kementerian dan Lembaga yang dipotong sebagai berikut:

1. MPR dari semula Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 miliar
2. DPR dari semulai Rp 5,11 triliun menjadi Rp 4,897 triliun
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung dari semula Rp 10,597 triliun menjadi Rp10,144 triliun
5. Kejaksaan RI dari semula Rp 7,072 triliun menjadi Rp 6,031 triliun
6. Kementerian Sekretariat Negara dari semula Rp 2,022 menjadi Rp 1,809 triliun
7. Kementerian Dalam Negeri dari semula Rp 3,442 triliun menjadi Rp 2,651 triliun
8. Kementerian Luar Negeri dari semula Rp 8,686 triliun menjadi Rp 7,815 triliun
9. Kementerian Pertahanan dari semula Rp 131,182 triliun menjadi Rp 122,447 triliun
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari semula Rp 13,846 triliun menjadi Rp 13, 405 triliun
11. Kementerian Keuangan dari semula Rp 43,511 triliun menjadi Rp 40,934 triliun
12. Kementerian Pertanian dari semula Rp 21,055 triliun menjadi Rp 17,442 triliun
13. Kementerian Perindustrian dari semula Rp 2,952 triliun menjadi Rp 2,377 triliun
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari semula Rp 9,666 triliun menjadi Rp 7,473 triliun
15. Kementerian Perhubungan dari semula Rp 43,111 triliun menjadi Rp 36,984 triliun
16. Kementerian Agama dari semula Rp 65,060 triliun menjadi Rp 62,411 triliun
17. Kementerian Ketenagakerjaan dari semula Rp 6,909 triliun menjadi Rp 5,490 triliun
18. Kementerian Sosial dari semula Rp 62,767 triliun menjadi Rp 60,686 triliun
19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari semula Rp 9.,319 triliun menjadi Rp 7,736 triliun
20. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari semula Rp 6,448 triliun menjadi Rp 5,300 triliun
21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari semula Rp 120,217 triliun menjadi Rp 95,683 triliun
22. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dari semula Rp 282,7 miliar menjadi Rp 268,9 miliar
23. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari semula Rp 409,3  menjadi Rp 393,33 miliar
24. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan dari semula Rp 242,2 miliar menjadi Rp 232,6 miliar
25. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari semula Rp 4.477 triliun menjadi Rp 4,269 triliun
26. Kementerian Badan Usaha Milik Negara dari semula Rp 345,8 miliar menjadi Rp 315.3 miliar
27. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dari semula Rp 42,166 triliun menjadi Rp 2,472 triliun
28. Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dari semula Rp 972,337 miliar menjadi Rp 743,245 miliar
29. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari semula Rp 273,6 miliar menjadi Rp 246,2 miliar
30. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari semula Rp 304,31 miliar menjadi Rp 246,3 miliar
31. Badan Intelijen Negara dari semula Rp 7,427 triliun menjadi Rp 5,592 triliun
32. Badan Siber dan Sandi Negara dari semula Rp 2,206 triliun menjadi Rp 1,327 triliun
33. Dewan Ketahanan Nasional dari semula Rp 46,7 miliar menjadi Rp 46,2 miliar
34. Badan Pusat Statistik dari semula Rp 7,927 triliun menjadi Rp 4,641 triliun
35. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dari semula Rp 1,828 triliun menjadi Rp  1,394 triliun
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari semula Rp 10,096 triliun menjadi Rp 9,187 triliun
37. Perpustakaan Nasional RI dari semula Rp 658,997 miliar menjadi Rp 552,299 miliar
38. Kementerian Komunikasi dan Informatika dari semula Rp 5,610 triliun menjadi Rp 5,132 triliun
39. Kepolisian Negara RI dari semula Rp 104,697 triliun menjadi Rp 96,119 triliun
40. Badan Pengawas Obat dan Makanan dari semula Rp 1,916 triliun menjadi Rp 1,544 triliun
41. Lembaga Ketahanan Nasional dari semula Rp 204,23 miliar menjadi Rp 189,43 miliar
42. Badan Koordinasi Penanaman Modal dari semula Rp 585,47 miliar menjadi Rp 452,05 miliar
43. Badan Narkotika Nasional dari semula Rp 1,762 triliun menjadi Rp 1,678 triliun
44. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari semula Rp 3,49 triliun menjadi Rp 2,98 triliun
45. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari semula Rp 3,58 triliun menjadi Rp 3,17 triliun
46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dari semula Rp 104 miliar menjadi Rp 100 miliar
47. Badan Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika dari semula Rp 3,056 triliun menjadi Rp 2,475 triliun
48. Komisi Pemilihan Umum dari semula Rp 2,159 triliun menjadi Rp 1,879 triliun
49. Mahkamah Konstitusi RI dari semula Rp 246,21 miliar menjadi Rp 221,07 miliar
50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari semula Rp 216, 64 miliar menjadi Rp 204, 29 miliar
51. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dari semula Rp 1, 677 triliun menjadi Rp 1,583 triliun
52. Badan Tenaga Nuklir Nasional dari semula Rp 710,67 miliar menjadi Rp 715, 80 miliar
53. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dari semula Rp 2,039 triliun menjadi Rp 1,636 triliun
54. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dari semula Rp 916,60 miliar menjadi Rp 746,79 miliar
55. Badan Informasi Geospasial dari semula Rp 811,54 miliar menjadi Rp 611,25 miliar
56. Badan Standarisasi Nasional dari semula Rp 286,29 miliar menjadi Rp 265,51 miliar
57. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari semula Rp 126,64 miliar menjadi Rp 116,15 miliar
58. Lembaga Administrasi Negara dari semula Rp 338,73 miliar menjadi Rp 305,04 miliar
59. Arsip Nasional RI dari semula Rp 190,75 miliar menjadi Rp 178,97 miliar
60. Badan Kepegawaian Negara dari semula Rp 642,85 miliar menjadi Rp 580,77 miliar
61. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari semula Rp 1,860 triliun menjadi Rp 1,483 triliun
62. Kementerian Perdagangan dari semula Rp 3,577 triliun menjadi Rp 2,802 triliun
63. Kementerian Pemuda dan Olahraga dari semula Rp 1,738 triliun menjadi Rp 1,468 triliun
64. Komisi Pemberantasan Korupsi dari semula Rp 922, 57 miliar menjadi Rp 859,97 miliar
65. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari semula Rp 932,01 miliar menjadi Rp 899,72 miliar
66. Komisi Yudisial RI dari semula Rp 102,47 miliar menjadi Rp 91,57 miliar
67. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari semula Rp 700,64 miliar menjadi Rp 679,81 miliar
68. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari semula Rp 322,004 miliar menjadi Rp 296,001 miliar
69. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari semula Rp 169,67 miliar menjadi Rp 154,95 miliar
70. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dari semula Rp 2,253 triliun menjadi Rp 1,815 triliun
71. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari semula Rp 130,34 miliar menjadi Rp 117,84 miliar
72. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dari semula Rp 215,92 miliar menjadi Rp 189,88 miliar
73. Ombudsman RI dari semula Rp 166,30 miliar menjadi Rp 153,90 miliar
74. Badan Nasional Pengelola Perbatasan dari semula Rp 245,69 miliar menjadi Rp 213,002 miliar
75. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari semula Rp 2,226 triliun menjadi Rp 2,075 triliun
76. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari semula Rp 516,94 miliar menjadi Rp 440,81 miliar
77. Sekretariat Kabinet dari semula Rp 296,56 miliar menjadi Rp 274,58 miliar
78. Badan Pengawas Pemilihan Umum dari semula Rp 2,953 triliun menjadi Rp 1,573 triliun
79. Lembaga Penyiaran Publik Radio RI dari semula Rp 1,313 triliun menjadi Rp 1,075 triliun
80. Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dari semula Rp 1,107 triliun menjadi Rp 996 miliar
81. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari semula Rp 114,56 miliar menjadi Rp 129,41 miliar
82. Badan Keamanan Laut dari semula Rp 465,73 miliar menjadi Rp 442,60 miliar
83. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari semula Rp 271,54 miliar menjadi Rp 259,59 miliar
84. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari semula Rp 216,99 miliar menjadi Rp 193,12 miliar