Soroti Vaksin Bayar, ICON Sebut KPC PEN Banyak Ulah dan Gagal

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesian Economic Study Center (ICON), Abraham menyoroti vaksinasi berbayar. Menurutnya ini merupakan bentuk kezoliman pemerintah terhadap masyarakat Indonesia.

Ia menuding, apa yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin soal vaksinasi berbayar untuk meringankan APBN bukanlah cara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Bahkan ia pun mendesak agar Menkes mundur dari jabatannya.

“Memangnya para pejabat, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian sudah tidak punya cara lain lagi untuk memperbaiki perekonomian kita? Menkes sudah kehabisan cara juga untuk meningkatkan speed vaksinasi dan mengatasi pandemi ini, kalau sudah mentok mundur saja,” ujar Abraham melalui rilis tertulis pada Kamis (15/7/2021).

Abraham menyarankan agar Menteri Kesehatan tidak mendengarkan saran yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait menggenjot vaksinasi dengan cara berbayar di Kimia Farma. Hal ini dinilai oleh ICON sebagai kebijakan yang zolim dan sangat tidak berpihak kepada rakyat.

“Hari ini masyarakat kita sedang kesulitan dan krisis. Krisis ekonomi dan kesehatan ini harusnya menjadi prihatin bagi para pejabat kita bukan malah mengusulkan kebijakan yang jauh panggang dari api,” lanjutnya.

Abraham menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini APBN yang gelontorkan untuk vaksin sangat besar yaitu Rp13,92 triliun. Belum lagi dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai ribuan triliun, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka COVID-19 dan memperbaiki ekonomi nasional.

“Memangnya kurang, anggaran sebesar itu untuk mempercepat laju peningkatan vaksinasi di Indonesia. Artinya di sana ada problem yang harus di pecahkan,” ungkapnya.

Abraham mengungkapkan, berdasarkan kajian dan riset ICON, KPC PEN telah gagal menangani pandemi. Bahkan penyerapan dana PEN di tahun 2021 per semester 1 ini dinilai tidak optimal hanya Rp252,3 triliun (36,1%) dari pagu anggaran Rp. 699,34 triliun. Di tahun 2020 data riset kami menunjukkan banyak terjadi masalah di lapangan terkait penyaluran dana PEN.

“KPC PEN ini harus dievaluasi, jangan sampai niat baik Presiden RI menggelontorkan anggaran triliunan untuk rakyatnya dan untuk mengendalikan situasi krisis ini malah tidak tepat sasaran karena para pembantu presiden tidak mampu mendeliver ini secara baik dan tepat, saya juga mengingatkan kepada para pembantu Presiden ini agar jangan sampai ada yang pakai rompi orange KPK gara-gara dana PEN,” pungkasnya.