Survei Adidaya Institute: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Prabowo Masih Tinggi, Namun Menteri Harus Bekerja Lebih Keras

Jakarta — Survei Adidaya Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi dalam hasil survei terbaru lembaga tersebut. Pada survey terkini Adidaya Institute (15 September), sebanyak 60,3 persen responden masih menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

“Di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya global, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih terbilang tinggi. Ini menjawab tudingan hasil survei lainnya yang justru mendowngrade kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institue Rahman Toha Budiarto dalam rilis survei nasional di kantor Adidaya Institute, Kamis (15/10) siang.

Menurut Rahman, angka kepuasan bahkan semakin bertambah jika hal tersebut ditanyakan kepada responden yang merasakan dampak 17 program unggulan Presiden Prabowo. Secara statistk, angkanya bisa mencapai jumlah 90,7 persen.

“Kelihatan sekali betapa berpengaruhnya program prioritas seperti MBG dan Kopdes kepada tingkat kepuasan publik,” jelas Rahman.

Sebaliknya, tingkat kepuasan atas kinerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka justru rendah. Tercata t, hanya sekitar 51,4 persen respoden yang puas dengan kinerja Wapres Gibran.

“Saya kira penilaian ini didasari pengamatan publik terhadap kinerja Wakil Presiden (mas) Gibran selama tiga bulan terakhir,” ucapnya.

Namun demikian, angka kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih lebih tinggi dari tingkat kepuasan terhadap kinerja Wapres Gibran. Secara statistik, tingkat kepuasannya berada pada level 55,6 persen, berjarak 4 persen dari kepuasan terhadap Wapres Gibran.

“Polanya menunjukkan bahwa figur Presiden menjadi sumber utama persepsi publik secara positif, sementara penilaian terhadap Wakil Presiden relatif lebih lemah dan memiliki tingkat ketidakpuasan paling tinggi. Publik masih menilai positif kinerja positif pemerintah, tetapi terdapat kesenjangan antar Presiden-Wakil Presiden,” ungkap Rahman.

Menteri Harus Bekerja Lebih Keras

Hasil survey juga memotret penilaian responden terhadap kinerja kabinet Merah Putih. Hampir separuh responden atau sekitar 46,5 persen responden menilai kabinet Merah Putih belum bekerja secara profesional. Sebaliknya, hanya 38,5 persen responden yang menganggap kabinet sudah bekerja secara profesional.

“Saya kira ini jadi indikator kuat bahwa memang kinerja para Menteri ini memang belum memuaskan. Secara kasat mata, masyarakat bisa menilai langsung benefit yang diperoleh dari layanan-layanan masing masing Kementerian tersebut. Mereka harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Rahman.

Meski demikian, sejumlah Menteri masih tetap mendapatkan apresiasi positif responden. Secara berurutan Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat, antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman (13,5 persen), Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (11,6 persen) dan Menteri Agama Umar (10,8 persen).

Meski tren kepuasan publik kepada pemerintah mengalami penurunan, namun tetap tingginya angka kepuasan publik kepada Presiden Prabowo memberi pemahaman bahwa Presiden masih diberikan ruang harapan yang besar untuk segera mempercepat penyelesaian persoalan rakyat. Pada saat yang sama, ungkap Rahman, Presiden juga harus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas.

“Tren ini jadi sinyal peringatan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan
program, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menunjukkan kebijakan yang lebih
nyata dan berpihak pada rakyat,” tutur dia.

MBG Dapat Penilaian Positif dari Kalangan Masyarakat Berpendapatan Rendah

Untuk diketahui, survei Adidaya Institute terbaru dilakukan secara tatap muka pada 15– 21 September 2026 di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden dan menggunakan metode probability sampling. Dimana angka margin of error ditetapkan 2,78 persen dan tingkat kepercayaan berada pada angka 95 persen.

“Survei Adidaya Institute jauh lebih representatif daripada survei lembaga lain yang tidak menggunakan metode probability sampling. Bagaimana mereka dapat menyimpulkan Presiden Prabowo memiliki rapor merah sementara respondennya menggunakan metode non-probability sampling,” kata Direktur Politik dan dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli.

Hasil survey Adidaya Institute juga menunjukkan tingkat pengenalan publik yang sangat tinggi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekitar 93,4 persen. MBG pun menjadi program unggulan Presiden Prabowo yang paling populer selain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berada pada kisaran level 81,3 persen.

“Dari 17 program unggulan, suka tidak suka, MBG dan KDKMP menjadi wajah program pemerintah di mata publik. Bahkan keduanya boleh jadi akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Temuan survei juga memotret dukungan publik yang amat kuat terhadap keberlanjutan program MBG. Sebanyak 61,6 persen responden meminta program MBG tetap dilanjutkan, sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dukungan publik terhadap (program) MBG sangat besar. Sebanyak 6 dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan. Alasannya sederhana, masyarakan merasakan program ini bermanfaat,” sambung dia.

Fadhli pun mengungkap sebanyak 69,9 persen responden setuju dengan program MBG, serta 58,2 persen menilai program MBG sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara sekitar 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, dan sebanyak 63,4 persen meyakini dampak tersebut bagi perbaikan gizi.

“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Dan tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG,” kata dia.

Fadhli menambahkan kalangan masyarakat berpendapatan Rp 2-4 juta menjadi kelompok yang memberikan penilaian positif tertinggi terhadap dampak program MBG. Sebaliknya pada program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), kalangan masyarakat berpendapatan Rp 4-8 juta yang tercatat paling merasakan dampaknya.

“Dampak program unggulan Presiden Prabowo dirasakan bervariasi oleh para penerima
manfaat. Tapi khusus MBG, kalangan yang berpendapatan rendah memberi penilaian
positif atas dampak program ini,” ujarnya.

Meski demikian, tata kelola masih menjadi persoalan utama pada 17 program unggulan
Presiden Prabowo. Hasil survei mengungkap sebanyak 28,2 persen responden menganggap tata kelola sebagai masalah utama, diikuti dengan sosialisasi (19,8 persen) dan anggaran (18,3 persen). Sekitar 9,8 persen responden yang menyebut korupsi sebagai masalah utama dalam pelaksanaan program Presiden Prabowo.

“Dengan statistik sebanyak 28,2 persen, tata kelola adalah persoalan utama yang terjadi pada semua program. Sementara persoalan korupsi dipandang responden hanya terjadi pada program yang berskala besar seperti MBG dan KDKMP,” ujar Fadhli.

Karena itu, sebanyak 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program
MBG dengan baik. Menurut Fadhli, tingkat kepuasan terhadap program MBG bahkan
mengalami kenaikan +3,0 poin setelah terjadinya pergantian kepala BGN.

“Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu
menjalankan MBG dengan baik,” ungkapnya.

Alhasil, tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN Sudaryono saat ini juga berada pada level tinggi. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN, sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono.

“Merujuk survei, Sudaryono (Kepala BGN) memperoleh kepercayaan sangat tinggi dari
masyarakat (76,1 persen). Begitu pun dengan tingkat kepuasan yang mencapai level
68,8 persen,” ucap dia.

Sebagai informasi, dua figur tercatat pernah menduduki posisi Kepala BGN sebelumnya. Mereka antara lain Dadan Hindayana (Agustus 2024-Juni 2026) dan Nanik S Deyang (Juni-Juli 2026). Berdasarkan hasil survei, dua pertiga responden mengaku tahu dan mengenal nama Kepala BGN.

“Rekomendasi utama kami adalah penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan saluran khusus crisis center MBG, serta pelibatan peternak-nelayan dan UMKM lokal agar MBG benar-benar berdampak ganda bagi gizi anak dan ekonomi kerakyatan,” jelas Fadhli.

“Buka dasbor anggaran MBG per SPPG dan publikasikan hasil audit secara berkelanjutan. Tegakkan hukum pada mitra SPPG yang membandel dan umumkan sanksi secara tegas,” tuturnya.