Peran Vital Perusahaan Penjaminan Dalam Penghapusan Piutang Macet UMKM Menurut PP No. 47 Tahun 2024

Oleh : Diding S Anwar

Ketua Bidang Penjaminan RGC FIA Universitas Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi Indonesia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Namun, sektor ini sering menghadapi tantangan besar dalam mengelola piutang, terutama piutang macet yang dapat merugikan kelangsungan usaha mereka.

Menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 (PP No. 47/2024) memberikan kebijakan baru yang memberi kesempatan bagi UMKM untuk melakukan penghapusan piutang macet.  Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan angin segar bagi UMKM agar dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani oleh piutang yang tidak terbayar.

Tujuan penghapusan piutang macet menurut PP No. 47 Tahun 2024 memiliki tujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah piutang macet yang dihadapi oleh UMKM. Kebijakan ini membuka peluang bagi Perusahaan Penjaminan untuk memfasilitasi proses penghapusan piutang yang sudah lama tidak tertagih. Dengan demikian, penghapusan piutang macet ini diharapkan dapat mendongkrak likuiditas bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Program ini bukan hanya menjadi solusi finansial bagi UMKM, tetapi juga sebagai stimulus untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Mekanisme penghapusan piutang macet yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2024 melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh UMKM dan Perusahaan Penjaminan, yaitu:

1. Verifikasi Piutang.

Tahap pertama adalah verifikasi piutang oleh Perusahaan Penjaminan untuk memastikan bahwa piutang yang diajukan benar-benar macet dan tidak dapat ditagih lagi.

2. Persetujuan dari Pihak Berwenang.

Setelah dilakukan verifikasi, penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait yang berwenang.

3. Pencatatan dan Pelaporan.

Setiap piutang yang dihapuskan akan dicatat dan dilaporkan secara transparan kepada pihak yang berwenang, guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

4. Peran Perusahaan Penjaminan.

Perusahaan penjaminan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penghapusan piutang macet ini. Mereka bertugas sebagai fasilitator dalam proses penghapusan piutang dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini, Perusahaan Penjaminan tidak hanya bertanggung jawab atas keberlanjutan usaha, tetapi juga harus mampu mengelola risiko yang timbul akibat penghapusan piutang, salah satunya adalah moral hazard.

Moral Hazard dalam Penghapusan Piutang Macet

Penghapusan piutang macet dapat memicu moral hazard di kalangan debitur maupun pengelola kredit. Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap moral hazard dalam penghapusan piutang macet meliputi:

1. Perilaku Debitur yang Cenderung Tidak Bertanggung Jawab.
   Ketika debitur melihat adanya peluang bahwa utang mereka dapat dihapus atau ditoleransi tanpa konsekuensi yang berat, mereka mungkin terdorong untuk mengambil pinjaman yang lebih besar dengan harapan utang tersebut juga akan diperlakukan sama di masa depan. Hal ini menciptakan budaya di mana kewajiban untuk membayar utang dianggap tidak serius, mengakibatkan peningkatan risiko gagal bayar di masa depan.
2. Manajemen Risiko yang Tidak Ketat oleh Lembaga Keuangan.
   Jika lembaga keuangan atau perusahaan memiliki kebijakan penghapusan piutang macet yang longgar, staf atau pengelola kredit dapat mengambil keputusan pemberian pinjaman dengan lebih longgar tanpa penilaian kredit yang memadai. Mereka dapat lebih cenderung melonggarkan kriteria pemberian kredit karena tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas piutang macet yang mungkin terjadi.
3. Kebijakan Penghapusan Piutang Macet yang Terlalu Lunak.
   Kebijakan yang terlalu sering melakukan penghapusan piutang macet tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas dapat mendorong perilaku yang merugikan baik dari sisi debitur maupun pengelola kredit. Misalnya, jika debitur mengetahui bahwa perusahaan sering melakukan penghapusan utang, mereka mungkin merasa tidak terlalu berkewajiban untuk membayar tepat waktu.
4. Risiko Sistemik dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keuangan.
   Penghapusan piutang macet dalam skala besar dan berulang dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas keuangan suatu lembaga atau sektor. Ketika banyak lembaga keuangan mengambil risiko yang sama karena kurangnya tanggung jawab pada pengelolaan kredit, hal ini bisa menimbulkan efek domino yang berpotensi membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan.
5. Dampak terhadap Kredibilitas dan Kepercayaan Investor.
   Lembaga keuangan yang sering melakukan penghapusan piutang macet dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan investor. Investor mungkin memandang penghapusan piutang sebagai tanda lemahnya manajemen risiko dan potensi kerugian di masa depan, sehingga berdampak pada reputasi perusahaan.

Moral hazard menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini. Oleh karena itu, Perusahaan Penjaminan harus memiliki mekanisme yang jelas dalam memilih piutang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan. Proses pengawasan dan evaluasi yang transparan sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penghapusan piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya untuk meringankan beban pelaku usaha dalam menghadapi kesulitan keuangan, terutama dalam masa-masa sulit seperti pandemi atau krisis ekonomi. Pemerintah dan lembaga keuangan sering kali memberikan kelonggaran, restrukturisasi, atau bahkan penghapusan utang tertentu untuk mendukung keberlanjutan bisnis UMKM yang dianggap sebagai pilar penting dalam perekonomian. Namun, inisiatif ini juga menimbulkan potensi moral hazard, yaitu perilaku berisiko dari pelaku usaha yang merasa ada penjaminan dari perusahaan penjaminan oleh kemungkinan penghapusan piutang di masa depan.

Konsep Moral Hazard

Moral hazard merujuk pada situasi di mana individu atau entitas mengambil tindakan lebih berisiko karena mereka merasa dilindungi dari konsekuensi negatifnya. Dalam konteks penghapusan piutang macet, moral hazard muncul ketika pelaku usaha merasa bahwa utang mereka dapat dihapuskan jika gagal melunasi, sehingga cenderung menurunkan komitmen untuk menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab atau mengelola keuangan dengan baik. Moral hazard juga bisa muncul dalam bentuk penyalahgunaan kelonggaran keuangan yang diberikan untuk tujuan konsumtif atau spekulatif, alih-alih untuk memajukan usaha.

Faktor Penyebab Moral Hazard dalam Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya moral hazard di antaranya:

• Kurangnya Pengetahuan Keuangan: Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan. Ketiadaan edukasi mengenai risiko keuangan dapat membuat mereka memandang penghapusan piutang sebagai solusi mudah, bukan sebagai langkah darurat yang harus dihindari.
• Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah atau Lembaga Keuangan: UMKM yang sering mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan mungkin akan lebih berani mengambil risiko karena merasa akan selalu ada bantuan jika usaha mereka mengalami kesulitan.
• Lemahnya Pengawasan dan Regulasi: Jika pengawasan atas bantuan atau kebijakan penghapusan piutang tidak kuat, pelaku usaha bisa jadi kurang termotivasi untuk memanfaatkan kebijakan tersebut dengan bertanggung jawab, dan ada risiko pengajuan yang tidak akurat atau manipulatif.

Dampak Moral Hazard bagi UMKM dan Perekonomian

Moral hazard yang terjadi dalam penghapusan piutang macet bisa berdampak negatif, baik bagi pelaku usaha maupun perekonomian secara keseluruhan:

• Beban Keuangan bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan: Penghapusan piutang secara besar-besaran dapat menimbulkan tekanan finansial pada institusi pemberi pinjaman, termasuk pemerintah. Biaya tersebut pada akhirnya bisa mengurangi anggaran untuk program lain yang mendukung perekonomian.
• Menurunnya Disiplin Keuangan di Kalangan UMKM: Adanya kemungkinan penghapusan utang bisa membuat pelaku usaha UMKM tidak termotivasi untuk mengelola keuangan mereka dengan disiplin, karena merasa ada solusi penyelamatan ketika terjadi masalah.
• Risiko Ketidakadilan: Kebijakan penghapusan piutang juga bisa menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku usaha yang dengan susah payah berusaha melunasi utang mereka meski dalam kondisi sulit. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial.

Strategi untuk Mengatasi Moral Hazard dalam Penghapusan Piutang Macet

Untuk mengurangi risiko moral hazard, beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

• Pemberian Edukasi dan Pelatihan Keuangan bagi Pelaku UMKM: Pemerintah dan lembaga keuangan dapat menyelenggarakan program edukasi keuangan yang mendorong pengelolaan utang yang bertanggung jawab dan peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMKM.
• Seleksi Ketat dan Pengawasan Kelayakan: Kebijakan penghapusan piutang harus dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan rekam jejak keuangan dan prospek usaha pelaku UMKM yang bersangkutan.
• Penggunaan Sistem Insentif yang Tepat: Lembaga keuangan dapat menerapkan insentif bagi UMKM yang menunjukkan komitmen tinggi dalam melunasi utang, seperti pengurangan bunga bagi yang konsisten melakukan pembayaran. Insentif ini mendorong pelaku usaha untuk tetap disiplin meskipun ada opsi penghapusan piutang.
• Transparansi dalam Proses Penghapusan: Transparansi dalam kebijakan dan proses penghapusan piutang akan menciptakan rasa tanggung jawab dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Studi Kasus: Keberhasilan Penghapusan Piutang untuk UMKM

Beberapa negara, terutama di Eropa dan Amerika, telah mengimplementasikan kebijakan serupa dalam upaya mendukung pemulihan sektor UMKM yang terdampak krisis ekonomi atau bencana.

Di negara-negara tersebut, kebijakan penghapusan piutang macet telah berhasil membantu sektor UMKM bangkit kembali, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebagai contoh, beberapa Perusahaan Penjaminan di Eropa berhasil memfasilitasi penghapusan piutang untuk UMKM, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan finansial dan kembali beroperasi dengan lebih baik. Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang yang jelas dan terukur, diharapkan UMKM di Indonesia juga dapat merasakan dampak positif yang sama, yaitu pemulihan likuiditas dan kesempatan untuk berkembang lebih pesat.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Kebijakan Ini

Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga terkait lainnya berperan penting dalam memastikan kelancaran implementasi PP No. 47 Tahun 2024. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perusahaan penjaminan menjalankan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendampingan untuk UMKM agar mereka lebih memahami cara mengelola keuangan dan piutang dengan baik. Hal ini akan membantu UMKM memaksimalkan manfaat dari kebijakan penghapusan piutang ini dan mencegah kesalahan yang bisa merugikan mereka di masa depan.

Bagi para pelaku UMKM, kebijakan ini memberikan kesempatan emas untuk membebaskan diri dari piutang macet yang menghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, melakukan verifikasi dengan Perusahaan Penjaminan, dan memastikan mereka tidak terjebak dalam praktik yang dapat merugikan.

Untuk para stakeholders yang memiliki hubungan dengan sektor UMKM, mari publikasikan agar semakin banyak pihak yang mengetahui kebijakan ini dan dapat memanfaatkannya untuk kebaikan bersama.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan yang jelas bagi pelaku UMKM, Perusahaan Penjaminan, dan semua Stakeholders lainnya yang berperan dalam keberhasilan kebijakan ini.

Kebijakan penghapusan piutang macet ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia, dan diharapkan dapat mendorong sektor ini untuk terus berkembang pesat dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Fastabiqul khairat

Berlomba lombalah dalam kebaikan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.