Apakah Belanja Infrastruktur Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi?

Oleh : Makmun Syadullah

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur mulai diteliti pada periode 1990 – 1995 (Calderón dan Servén, 2010). Begitu pula hubungan antara kemiskinan dan pembangunan juga dijadikan menjadi fokus penelitian pada era selanjutnya. Berbagai  penelitian menunjukkan hasil yang bervariatif, bahkan kontradiktif, sesuai dengan jumlah sampel dan periode pengamatan.

Pengukuran infrastruktur yang diproxy dari pengeluaran daripada kinerja, diduga menjadi penyebab utama hasil penelitian yang kontradiksi (Straub, 2008). Berbagai alas an yang menyebabkan perbedaan hasil, antara lain: Pertama, ada ketidakkonsistenan pendanaan infrastruktur. Kedua, adanya kontribusi belanja infrastruktur oleh swasta yang diabaikan.

Banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman Tiongkok dalam menyediakan infrastruktur. Besarnya belanja pemerintah pada infrastruktur diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya banyak negara mengagumi pada infrastruktur yang dibangun oleh Tiongkok. Namun dalam perjalannya. pembangunan infrastruktur di China tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Pada awalnya, investasi China dalam proyek-proyek yang tidak produktif menghasilkan ledakan selama konstruksi sedang berlangsung, namun pada akhirnya berujung dengan kegagalan.

Hal ini disebabkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan harapan, bahkan banyak proyek infrastruktur menjadi hambatan bagi perekonomian. Hal ini disebabkan proyek dibiayai dengan utang yang pada justru menghasilkan penumpukan utang, ekspansi pada sektor moneter, pasar keuangan yang tidak stabil, dan kerapuhan ekonomi.

Bagaimana dengan Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia pada Era Presiden Joko Widodo menempati prioritas utama. Setidaknya hal ini diindikasikan dari porsi pembiayaan pada 2018 yang mencapai sekitar 18,6 persen terhadap total belanja pemerintah. Bahkan, laporan kinerja Kementerian PUPR menunjukkan bahwa terdapat pencapaian cukup mengesankan pada output panjang jalan yang ditingkatkan, melampaui target hingga 3 kali lipat.

Pertanyaannya apakah pembangunan infrastruktur yang gencar dikerjakan di berbagai wilayah di Indonesia berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi? Tulisan ini bertujuan mengalisis dampak belanja infrastruktur baik jalan, pelabuhan maupun irigasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun rentang waktu investasi adalah 2011-2018 yang mencakup 29 propinsi dengan pertimbangan ketersediaan data. 

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, investasi infrastruktur publik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghubungkan antara kegiatan produksi dan distribusi ke konsumen akhir dibutuhkan transportasi jalan yang memadai. Ketersediaan jalan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan, meskipun keterkaitan antara keduanya terbuka untuk diperdebatkan.

Dalam konteks investasi pada transportasi pelabuhan, sebagai bagian dari infrastruktur transportasi laut, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Dalam pembangunan nasional, pembangunan pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.

Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat. Transportasi laut sangat berperan dalam distribusian barang dan jasa di Indonesia khususnya pulau-pulau di Bagian Timur Indonesia.

Investasi pemerintah pada infrastruktur pelabuhan berdampak positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pelabuhan merupakan salah satu elemen kunci ekonomi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dampak investasi pelabuhan pada pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan semakin  merata antar propinsi, sehingga mampu memangkas biaya logistik secara signifikan.

Investasi pemerintah pada infrastruktur irigasi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, namun  pengaruh tersebut tidak signifikan. Penelitian sebelumnya untuk kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan berdampak terhadap pendapatan per kapita (Maryaningsih et.al, 2014).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2011-2018, luas panen tanaman padi meningkat dari 8,095 juta hektar menjadi 11,38 juta hektar, akan tetapi produksi padi sebaliknya mengalami penurunan dari 65,76 juta ton menjadi 59,2 juta ton. Dengan demikian produktivitas lahan mengalami penurunan dari 8,12 ton per hektar menjadi 5,2 ton per ha.

Lahan sawah di Indonesia terdiri atas: sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebak, namun produksi padi nasional sebagian besar berasal dari lahan sawah irigasi (67,5%), dan sawah tadah hujan (27,5%). Kedua sawah tersebut 43% di antaranya terdapat di Pulau Jawa. Ketergantungan produksi padi dari lahan sawah irigasi di Pulau Jawa cukup beresiko tinggi, mengingat lahan sawah di Pulau Jawa semakin sempit akibat konversi lahan ke non pertanian (Wahyunto dan Fitri Widiastuti, 2014).

Dalam konteks investasi dalam infrastruktur irigasi, implikasi temuan dalam penelitian ini adalah perlunya pemerintah fokus membangun irigasi pada daerah-daerah yang masih terisolasi. Karena ketepatan lokasi dalam membangun infrastruktur akan menentukan besarnya dampak pada pertumbuhan ekonomi. Secara nasional terdapat ketergantungan produksi padi dari lahan sawah irigasi di Pulau Jawa yang cukup beresiko tinggi, mengingat lahan sawah di Pulau Jawa semakin sempit akibat konversi lahan ke non pertanian.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, usaha ketahanan dan kemandirian pangan, pemanfaatan teknologi baru dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah harus disertai dengan perbaikan teknis budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Upaya mendukung kemandirian pangan harus dibarengi dengan usaha pengurangan laju konversi lahan sawah, peningkatan kapasitas produksi, luas tanam dan Indek Pertanaman (IP) padi, perbaikan sistem/jaringan irigasi, serta penambahan luas lahan baku sawah.

…

Makmun Syadullah

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu