BPKN dan YKMI Minta Pemerintah Tunda Perubahan Skema Impor BBM Non-Subsidi

Keuanganonline.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ferry Firmawan menanggapi keluhan konsumen yang viral di media sosial terkait kelangkaan BBM non subsidi pada SPBU swasta.

Ferry Firmawan berpendapat bahwa kelangkaan BBM Non Subsidi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya shifting konsumsi dari BBM Subsidi ke BBM Non Subsidi. Hal ini karena kebijakan Pemerintah yang memperketat dengan penggunaan QR Code. Kedua, adanya perubahan skema impor BBM bagi badan usaha swasta.

Menurut Ferry, dua kebijakan yang hampir bersamaan itulah yang menyebabkan kelangkaan. Agar tidak berpotensi hak konsumen tercederai sesuai dengan UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Angka 2 maka salah satu kebijakan ditunda.

“Saya melihat, disisi lain ada kenaikan konsumsi BBM non subsidi, disisi lain ada perubahan skema. Kenaikan konsumsi BBM non subsidi juga harus dilihat dari sisi positif karena membantu meringankan pemerintah yang selama ini anggaran BBM subsidinya tinggi”, ujar Ferry dalam keterangan kepada awak media, Selasa (9/9) pagi.

Ferry juga berpendapat bahwa kebijakan perubahan skema impor BBM bagi badan usaha swasta sebaiknya ditunda dulu sampai shifting konsumsi BBM non subsidinya stabil. Karena konsumen berhak memilih barang/jasa khususnya terhadap barang yang memang tidak diperintahkan aturan untuk dimonopoli.

Senada, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) juga meminta pemerintah untuk ikut memperhatikan ketersediaan stok BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta. Pasalnya, secara alamiah, memang terjadi perubahan pola konsumsi di masyarakat yang memang cenderung menggunakan BBM Non-Subsidi ketimbang BBM Subsidi. Menurut YKMI, kecenderungan tersebut seharusnya terus didukung karena mengurangi agenda subsidi negara untuk kebutuhan penggunaan BBM.

“Saya kira keluhan soal kelangkaan BBM Non-Subsidi ini harus segera dijawab dengan menunda kebijakan perubahan skema impor BBM non-subsidi. Ini tentu tidak akan merugikan keuangan negara sebab sejatinya yang menjadi sasaran jenis BBM tersebut adalah kelompok menengah atas,” ujar Juru Bicara YKMI, Megel Jekson.