Pensiunan Bukan Beban, Tapi Warisan Berharga yang Harus Dipelihara dengan Saksama

“Siapapun Akan Sampai ke Sana“

Pensiunan bukanlah beban, melainkan aset berharga yang telah mengabdikan diri untuk membangun bangsa. Mereka adalah para pemimpin, pekerja, dan pelayan masyarakat yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi kemajuan yang kita nikmati hari ini. Menghargai mereka bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Artikel ini mengulas pentingnya kesejahteraan pensiunan, hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tantangan yang mereka hadapi, serta contoh terbaik dari berbagai negara dalam mengelola jaminan sosial dan dana pensiun. Dengan perspektif universal, kita perlu dan penting melihat bagaimana memperlakukan pensiunan dengan layak adalah cerminan dari peradaban suatu bangsa.

Mengapa Pensiunan Harus Dihargai?

Pensiunan adalah generasi yang telah menanam benih bagi kemajuan yang kita nikmati saat ini.
Mereka sering kali menghadapi tantangan seperti Penurunan kesejahteraan ekonomi setelah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, Akses layanan kesehatan yang terbatas, padahal mereka lebih rentan terhadap penyakit dan Keterasingan sosial karena kurangnya penghormatan dan peran dalam kehidupan masyarakat.

Dalam banyak ajaran agama dan budaya, menghormati para sesepuh adalah prinsip utama.
Misalnya, QS. Al-Isra’ (17:23) menegaskan pentingnya berbuat baik kepada orang tua.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda.”
(HR. Ahmad)

Dari sudut pandang etika sosial, menghargai pensiunan bukan hanya soal moralitas, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Konsep Dana Pensiun: Hak dan Perlindungan bagi Pensiunan

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang menjamin kesejahteraan pekerja di masa tua.
Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur dana pensiun antara lain:

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

POJK No. 29/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jenis Dana Pensiun:

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dikelola oleh perusahaan untuk karyawan mereka.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Ditawarkan oleh bank dan perusahaan asuransi.

Dana Pensiun Wajib (BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Pensiun)
Program pensiun nasional yang wajib diikuti oleh pekerja formal.

Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dana pensiun dikelola secara transparan dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya oleh para pensiunan.

Profesionalisme dan Integritas dalam Pengelolaan Dana Pensiun

Dana pensiun harus dikelola oleh para profesional yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
Kesalahan dalam pengelolaan dapat berdampak buruk pada kehidupan jutaan pensiunan yang menggantungkan masa depannya pada sistem ini.
Oleh karena itu, jika seseorang tidak yakin memiliki kapasitas dan kejujuran dalam mengelola dana pensiun, lebih baik tidak terlibat daripada menanggung dosa dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sering kali, banyak yang berminat mengurus dana pensiun, tetapi tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup.
Hal ini berisiko mengarah pada salah kelola, korupsi, atau investasi yang merugikan pensiunan.
Sebagai pengingat, jabatan dalam pengelolaan dana pensiun adalah amanah besar, bukan sekadar posisi untuk mencari keuntungan pribadi.

Jaminan Kesehatan bagi Pensiunan: Kebutuhan Mendesak yang Harus Diprioritaskan

Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit degeneratif meningkat. Oleh karena itu, pensiunan membutuhkan perlindungan kesehatan yang memadai.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan:

BPJS Kesehatan Memberikan perlindungan dasar, meskipun masih memiliki keterbatasan fasilitas.

Asuransi Kesehatan Tambahan
Memastikan perlindungan lebih luas dan akses ke layanan medis terbaik.

Integrasi Dana Pensiun dan Kesehatan
Seperti model Medicare di AS atau National Health Insurance di Jepang.

Penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi para pensiunan.

Benchmark Internasional: Bagaimana Negara Lain Mengelola Pensiunan?

Jepang menerapkan sistem National Pension dan Employee Pension Insurance, serta subsidi layanan kesehatan untuk pensiunan.

Swedia mengombinasikan dana pensiun berbasis investasi dengan jaminan dasar dari negara.

Amerika Serikat memiliki sistem Social Security dan Medicare untuk memastikan kesejahteraan pensiunan.

Belajar dari negara lain, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Pesan Moral
Jabatan Itu Amanah, Bukan Kesempatan untuk Lupa Diri.
Setiap orang yang bekerja keras hari ini pada akhirnya akan mencapai masa pensiun.

Oleh karena itu:

• Jangan silau dengan jabatan, karena itu hanya sementara.
• Jangan lupa diri, karena setiap posisi adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas.
• Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan.

Mengabaikan kesejahteraan pensiunan hari ini berarti membiarkan generasi mendatang mengalami hal yang sama.
Kebijakan yang bijaksana dalam mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bukan hanya tentang generasi tua, tetapi juga tentang bagaimana kita ingin diperlakukan kelak.

Menjaga Pensiunan, Menjaga Martabat Bangsa

Pensiunan bukan beban, tetapi warisan berharga yang telah mengabdikan diri bagi bangsa.
Untuk itu, kita perlu memastikan:

• Kesejahteraan ekonomi mereka terjamin melalui sistem dana pensiun yang kuat.
• Perlindungan kesehatan yang layak agar mereka dapat menikmati masa tua dengan tenang.
• Penghormatan sosial agar mereka tetap dihargai dan memiliki peran dalam masyarakat.
• Pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh profesional berintegritas, demi keberlanjutan dan kesejahteraan yang adil.

“Seperti roda kehidupan, setiap generasi akan sampai ke masa tua. Bagaimana kita memperlakukan pensiunan hari ini adalah cerminan dari bagaimana kita ingin diperlakukan di masa depan.”

Mari kita rawat mereka dengan hormat dan kasih sayang, karena mereka adalah bagian dari perjalanan sejarah yang telah membawa kita ke titik ini.

Referensi dan Bacaan Lanjutan

• Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
  UU ini bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia dengan memastikan stabilitas dan pertumbuhannya. UU ini menyusun kerangka hukum yang komprehensif untuk sektor jasa keuangan, termasuk bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank. Dengan adanya UU ini, diharapkan sektor keuangan dapat lebih berfungsi secara efisien, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu pokok bahasan adalah penguatan pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan.
• POJK No. 29/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun
  POJK ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun yang lebih transparan dan profesional.
  Regulasi ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan dana pensiun, mulai dari struktur kelembagaan, pendanaan, investasi, hingga manfaat yang diterima peserta.
  POJK ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap dana pensiun dan mendukung pengelolaannya agar lebih efisien serta berkelanjutan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun
  POJK ini mengatur ketentuan tentang perizinan, pembentukan, dan pengelolaan kelembagaan dana pensiun di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan dana pensiun dan memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.
  Selain itu, POJK ini juga mengatur prosedur perizinan untuk pendirian dana pensiun, serta perubahan dan pembubaran dana pensiun.
• World Bank Report: Aging and Pension Reform Around the World
  Studi tentang sistem pensiun global.
• HSBC Research: The Future of Retirement
  Tren dan inovasi dalam sistem pensiun dunia.

Regulasi ini berfokus pada pembaruan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, dengan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan dana pensiun dan memperbaiki iklim usaha keuangan secara umum.

Semoga bermanfaat, artikel ini membuka wawasan kita untuk lebih menghargai pensiunan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, dan bagi kita sendiri.

Fastabiqul khairat.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Disusun dari berbagai sumber referensi oleh:

Diding S Anwar
Ketua Komite Tetap Penjaminan, Asuransi, dan Dana Pensiun KADIN INDONESIA Bidang FMIK (Fiskal, Moneter, Industri Keuangan).
Pontianak 18 Februari 2025.