Transisi Energi Menuju Nol Emisi Karbon Adalah Keharusan

Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa transisi energi bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan. Pasalnya, Transisi energi merupakan upaya menuju net zero emission (nol emisi karbon). Apalagi pemerintah telah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasinya.

“Indonesia kaya akan sumber daya gas alam yang dapat dimanfaatkan dalam transisi energi. Gas yang notabene merupakan bahan bakar fosil memiliki karakter energi bersih dan rendah emisi. Dan tercatat ada sekitar 43 triliun cubic feet cadangan. Dari sana transisi energi bukan pilihan, tapi sebuah keharusan,” ujar Sugeng kepada wartawan Jumat (5/11/2021).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, saat ini penyediaan listrik nasional mayoritas ditopang oleh batu baru, sementara Indonesia memiliki cadangan batu bara mencapai 38 miliar ton. Menurutnya, diperlukan upaya agar pemanfaatan batu bara selaras dengan semangat energi bersih.

“Sumber daya fosil kekayaan kita juga. Bukan berati menghapus (penggunaan) fosil. Tapi emisinya, karbonnya yang ditekan,” pungkasnya.

Di sisi lain, jauh sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat target nol emisi karbon yang semula diharapkan tercapai pada 2060. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT). 

Indonesia sebagai leadership di G20 2022, Indonesia sebagai salah satu negara yang besar dari sisi geografi, jumlah penduduk, size ekonomi, akan menjadi negara yang diperhitungkan dan bahkan akan dilihat di dalam partisipasinya untuk menangani risiko perubahan iklim ini, termasuk emisi karbon.

Emisi karbon di seluruh dunia akan terkena dan bisa siapa saja mengeluarkan emisi, maka kita juga harus mampu mendudukkan Indonesia di dalam konteks ancaman global ini dan sekaligus mendudukkan Indonesia di dalam konteks kesiapan kita sehingga kita tidak didikte, tapi kita justru ikut membentuk apa yang disebut tatanan global baru.