Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera, (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik sikap pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan kebijakan new normal di sejumlah daerah.
Menurut Mardani, kebijakan new normal ini bisa menjadi bencana besar karena dilakukan saat penyebaran virus masih tinggi.
“Salah bila kita gembar gembor New Normal di saat penyebaran yang masih tinggi dan vaksin yang belum ditemukan. Bunuh diri massal namanya,” ujar Mardani, Rabu (27/5).
Menurut dia, waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan new normal adalah ketika tingkat penyebaran virus sudah menurun drastis. Hal itu yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia yang melonggarkan lockdown ketika virus sudah bisa dikendalikan.
Sementara yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. New normal diterapkan saat penyebaran masih tinggi dan bisa menyebabkan peningkatan jumlah positif corona.
“New Normal hanya bisa dilakukan bila kita berhasil menurunkan penyebaran virus. Ini praktik yang standar diberlakukan di seluruh dunia. Perlu kriteria yang ketat seperti perhitungan angka kumulatif kasus COVID-19 dikurangi angka kematian dan angka pasien sembuh. Jika tren kasus aktif belum menurun, new normal seharusnya tidak diberlakukan,” jelasnya
Menurut Mardani, kebijakan new normal yang diinisiasi pemerintah selalu didorong oleh aspek ekonomi. Pemerintah justru tidak mendengarkan ahli epidemiologi untuk mengambil suatu kebijakan.
“Dengarkan ilmuwan maupun scientist dalam membuat kebijakan. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka lah panglima sebenarnya di situasi seperti saat ini,” tutur anggota Komisi II DPR itu.
Mardani pun lantas mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menerapkan new normal. Misalnya terkait dengan kesiapan APD apakah sudah memadai atau belum.
“Lalu apakah akses pelayanan kesehatan maupun alat-alat kesehatan kita sudah siap dalam menghadapi kondisi New Normal? Mulai dari APD sampai ruangan ICU untuk berbagai pasien. Mengingat akan ada pasien COVID-19 & pasien non COVID-19 yang perlu ditangani jika hal tersebut diterapkan,” tutupnya.