9 Fraksi DPR RI Setujui Rancangan APBN 2021 dan KEM PPKF

Jakarta – Sembilan fraksi di DPR telah memberikan pandangannya terkait rancangan APBN tahun anggaran 2021 (RAPBN TA. 2021) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2021 pada Senin (15/06).

DPR meminta agar RAPBN TA. 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang. 

Di samping itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2021 harus dapat mengantisipasi risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

KEM PPKF tahun 2021 yang telah disusun oleh pemerintah akan dilanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya.

Di dalam KEM PPKF tersebut, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Namun demikian, beberapa fraksi partai memberikan catatan terhadap asumsi makro yang dirancang pemerintah. Fraksi Partai Gerindra dan Partai Nasdem menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlampau tinggi. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) belum diketahui kapan akan berakhir.

“Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detil, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya,” ujar Juru Bicara FPGerindra Soepriyatno.

“Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence,” jelas dia.

Dia pun mengatakan, dengan tingginya target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2021 dikhawatirkan bakal menjadi alasan defisit yang kian lebar serta meningkatkan rasio urang pemerintah.

Pasalnya, perekonomian domestik dan global masih diliputi perlambatan akibat pandemi. Adapun Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19.

“Namun demikian, Nasdem memahami pemahanan sesui dengan situasi ekonomi nasional tahun ini,” jelas dia.

Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/05) telah menyampaikan KEM-PPKF tahun 2021 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. Kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.” Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan. 

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut. Untuk pertumbuhan ekonomi antara 4,5-5,5%, inflasi 2,0-4,0%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56%, nilai tukar rupiah berada di angka Rp14.900-Rp15.300 per dolar Amerika Serikat (AS). 

Selanjutnya, harga minyak alias ICP di kisaran US$ 40-50 per barel. Sedangkan lifting minyak berada di antara 677-737 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.085 ribu sampai 1.173 ribu setara minyak per hari.