Wabup Rohul Sidak 3 Pabrik Sawit, Harga TBS Petani Swadaya Ditemukan di Bawah Ketetapan

Rohul, Keuanganonline.id – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul), Syafaruddin Poti, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Selasa (2/6/2026). Sidak tersebut dilakukan menyusul keluhan petani terkait harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih berada di bawah ketetapan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam peninjauan tersebut, Syafaruddin Poti menemukan adanya perbedaan harga pembelian TBS, terutama bagi petani swadaya atau mandiri. Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Rohul karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sawit.

Wabup didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul, CH Agung Nugroho, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Muzayyinul Arifin, serta Kepala Bidang Metrologi Disperindag Rohul, Nasukha.

Rombongan mengunjungi tiga perusahaan, yakni PT Sumatera Karya Agro (SKA) dan PT Sawit Asahan Indah (SAI) di Kecamatan Rambah Samo, serta PT Rohul Sawit Industri (RSI) di Kecamatan Ujung Batu. Kedatangan tim disambut jajaran manajemen masing-masing perusahaan.

Dari hasil monitoring, harga TBS untuk petani plasma relatif stabil dan mengikuti ketetapan pemerintah. Namun, harga yang diterima petani swadaya masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, meskipun mulai menunjukkan tren kenaikan.

Di PT SKA, harga pembelian TBS tercatat sekitar Rp3.100 per kilogram. Sementara di PT SAI, harga yang diterima petani berada pada kisaran Rp2.840 per kilogram.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil monitoring, memang masih ada harga pembelian TBS yang berada di bawah ketetapan pemerintah. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan petani sawit kita,” tegas Syafaruddin Poti.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Wabup meminta seluruh PKS, khususnya perusahaan yang tidak memiliki kebun sendiri (PKS non-kebun), segera membangun kemitraan resmi dengan pekebun swadaya.

Kemitraan tersebut diharapkan melibatkan kelembagaan tani yang memiliki legalitas, seperti Kelompok Tani (Koptan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Koperasi Unit Desa (KUD). Dengan demikian, hubungan antara petani dan perusahaan memiliki dasar kerja sama yang jelas.

Syafaruddin menegaskan, kemitraan wajib dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat ketentuan mengikat. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban perusahaan membeli TBS dengan mengacu pada harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan.

Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.

“Kalau perusahaan bermitra dengan petani melalui Koptan, Gapoktan, atau KUD, harus ada MoU yang jelas dan mengikat. Salah satunya harga pembelian TBS harus mengacu pada ketetapan pemerintah,” ujarnya.

Selain persoalan harga, Wabup juga menekankan bahwa kemitraan tidak boleh hanya sebatas transaksi jual beli hasil perkebunan. Perusahaan diminta turut berperan dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani melalui pembinaan teknis budidaya, perawatan kebun, hingga peningkatan kualitas buah.

“Kemitraan bukan hanya soal membeli buah petani. Perusahaan juga harus ikut membina petani, mulai dari teknik budidaya, perawatan kebun, hingga upaya peningkatan produktivitas. Kalau kualitas buah bagus, tentu perusahaan bisa membeli dengan harga yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syafaruddin juga mengingatkan para pengepul atau tauke serta pemilik peron (tempat penimbangan sawit) agar tidak memanfaatkan kondisi global maupun domestik untuk menekan harga TBS milik petani swadaya.

Ia meminta seluruh pihak menjaga stabilitas harga sehingga petani tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam rantai perdagangan kelapa sawit.

“Kita imbau tauke dan pemilik peron, jangan mengambil momentum untuk menekan harga sawit petani swadaya. Kita ingin seluruh pihak menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani sawit di Rohul,” pintanya.

Sebagai tindak lanjut sidak, Pemkab Rohul dalam waktu dekat dijadwalkan memanggil seluruh manajemen PKS yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi harga pembelian TBS sekaligus mendorong percepatan realisasi kemitraan antara perusahaan dan kelembagaan petani lokal.

Sementara itu, Disnakbun Rohul menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan harga TBS setiap hari di seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Rohul.

Data hasil pemantauan harian tersebut akan direkapitulasi dan disampaikan secara berkala kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Langkah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait tata niaga dan perlindungan harga TBS petani.