
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Namun, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, UMKM menghadapi tantangan signifikan dalam akses perbankan, pembiayaan, insentif pajak, dan penetrasi pasar.
Tulisan ini mengkaji tantangan tersebut dan menawarkan alternatif solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
1- Akses Perbankan bagi UMKM
Akses ke layanan perbankan, seperti kredit usaha, tabungan, dan jasa pembayaran, memungkinkan UMKM untuk meningkatkan modal usaha membantu mereka memperluas bisnis. Mengelola keuangan memberikan keamanan dalam menyimpan dana dan mempermudah transaksi. Meningkatkan inovasi dengan memberikan kesempatan untuk berinvestasi pada teknologi atau produk baru. Selain itu, dapat mengatasi tantangan keuangan UMKM menghadapi kesenjangan pendanaan (funding gap).
Data menunjukkan bahwa dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 30,76 juta yang memiliki akses ke perbankan, sehingga sekitar 53% UMKM belum terlayani oleh sektor perbankan. Agar UMKM dapat mengakses perbankan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Peningkatan Literasi Keuangan.
Peningkatan literasi keuangan bagi UMKM sangat penting karena literasi keuangan yang baik adalah fondasi untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Banyak UMKM yang kesulitan mengelola keuangan usaha atau mendapatkan akses pembiayaan karena keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang efektif.
Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengadakan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan perbankan dan menjadi lebih bankable.
2. Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif.
Pengembangan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di tengah tantangan akses keuangan konvensional. Banyak UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan ketat lembaga keuangan tradisional, seperti perbankan, sehingga membutuhkan opsi pendanaan yang lebih fleksibel dan inovatif. Pembiayaan alternatif seperti penggunaan fintech dan platform peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM yang belum terjangkau perbankan tradisional.
3. Insentif Pajak untuk UMKM
Insentif pajak bagi UMKM sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya daya saing, hingga beban regulasi. Insentif pajak dapat menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban UMKM, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.
Pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi UMKM, antara lain penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM, seperti yang telah diterapkan di Indonesia (0,5% dari omzet bruto tahunan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar).
Pembebasan PPh bagi Omzet Tertentu: UMKM perorangan dengan omzet di bawah Rp. 500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar PPh. Skema pajak nol persen atau pembebasan pajak untuk periode tertentu, terutama bagi UMKM yang baru berdiri atau sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Rekomendasi yang dapat dilakukan seperti sosialisasi dan pendampingan, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai insentif pajak yang tersedia dan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses administrasi perpajakan.
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas insentif pajak dan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan UMKM.
3. Akses Pasar untuk UMKM
Akses pasar bagi UMKM sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan membuka akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan produk, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih signifikan
UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pasar yang lebih luas, sementara perusahaan besar mendapatkan dukungan lebih dalam hal ini. Rekomendasi seperti fasilitasi pameran dan bazaar, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat rutin mengadakan pameran, bazaar, atau expo yang melibatkan UMKM untuk mempromosikan produk mereka.
Digitalisasi dan E-commerce untuk mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital dan e-commerce guna memperluas jangkauan pasar mereka.
Kemitraan dengan perusahaan besar membuat program yang mendorong perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM, misalnya melalui program kemitraan atau rantai pasok.
4. Peran Penjaminan dalam Mendukung UMKM Feasible namun Belum Bankable
Banyak UMKM yang memiliki prospek usaha yang baik (feasible) namun belum memenuhi kriteria perbankan (bankable) karena keterbatasan agunan atau riwayat kredit. Lembaga Penjaminan Kredit berperan penting dalam menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan jaminan kepada bank atas kredit yang disalurkan kepada UMKM tersebut.
Hal ini meningkatkan kepercayaan Perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi. Perusahaan Penjaminan yang telah berperan dalam memitigasi risiko penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mendorong lebih banyak UMKM naik kelas .
Harapan kedepan, meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Diperlukan upaya kolaboratif antara Pemerintah, Sektor Swasta, Lembaga Penjaminan, dan UMKM itu sendiri untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.
Dengan kolaborasi yang solid dan kebijakan yang tepat, UMKM di Indonesia dapat berkembang pesat, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan.
Referensi:
* Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (2023). UMKM Indonesia.
* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi.
* Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Penyampaian Hasil Penghitungan Data Makro Ekonomi UMKM.
* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). Menko Airlangga:
Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global.
* Kementerian Keuangan. (2024). Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025.
* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024).
Menko Airlangga: Perusahaan Penjaminan Berperan Penting Memitigasi Risiko Penyaluran KUR dan Mendorong Lebih Banyak UMKM Naik Kelas. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, transformasi digital menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, kini menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam era digital.
Adopsi teknologi digital seperti e-commerce, financial technology (fintech), dan berbagai platform digital lainnya telah membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan model bisnis yang lebih inovatif.
Oleh karena itu, digitalisasi UMKM menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi dan mencapai target Indonesia Emas 2045, termasuk menjadi Negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Dengan demikian, penguatan UMKM Ber-Penjaminan melalui digitalisasi, peningkatan akses pembiayaan, dan pengembangan kapasitas menjadi instrumen penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Wallahu A’lam Bishawab
Hanya Allah SWT Yang Maha Mengetahui Kebenaran Yang Sesungguhnya.
Fastabiqul khairat
Berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Disusun dari berbagai sumber referensi oleh:
Diding S Anwar
Ketua Bidang Penjaminan RGC FIA UI.