Koordinator JARI MAJU 98 Rahman Toha (IST)
Jakarta – Disahkannya RUU Perampasan Aset oleh DPR RI, pada hari kamis, 19 November 2026, memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun bagi Koordinator Jaringan Aktifis Reformasi Maju 98 (JARI Maju 98), Rahman Toha (Amang) , selain memberikan harapan baru, momen ini sekaligus menjadi pembuktian komitmen bagi seorang Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI, yang telah berkomitmen utk menyelesaikan RUU ini sebelum 15 Desember 2026.
“Saya sangat mengapresiasi teman-teman anggota DPR RI, khususnya nya pak Sufmi Dasco Ahmad, yang dengan serius mengawal aspirasi publik yg sudah digaungkan hampir 20 tahun terakhir ini. Peran pak Dasco yang mengawal dan mengorkestrasi pembahasan RUU ini bukan saja bentuk komitmen terhadap aspirasi publik, tapi juga terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih”, jelas Amang
“RUU Perampasan aset adalah pelengkap dan penajam pisau bagi uapaya pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor),selain juga undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU). Akhirnya kita sekarang punya pisau yang lengkap sebagai alat pemberantasan korupsi di Indonesia “, lanjut Amang yang pernah menjadi Presiden Mahasiswa BEM UGM.
Menanggapi isu negatif dan fitnah yang terlihat gencar menyerang Sufmi Dasco di sosial media, Amang melihat bahwa hal ini seperti mereproduksi (daur ulang) isu-isu lama yang sengaja menyudutkan seorang Sufmi Dasco.
“Ya, kita sudah membaca di sosial media terkait daur ulang fitnah yang menyerang Sufmi Dasco, seperti fitnah sebagai pebisnis judi online. padahal fitnah tersebut berlawanan dengan RUU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI, dimana uang bandar-bandar judol bisa disita oleh negara. Karena itu saya berharap masyarakat tidak termakan oleh fitnah keji ini”, jelas Amang.
Selanjutnya Amang, sebagaimana masyarakat umum, sangat berharap bahwa dengan disahkan nya RUU Perampasan Aset ini, upaya pemberantasan korupsi bisa lebih progresif, aparat penegak hukum dan pejabat negara jadi lebih bertanggung jawab dan amanah, juga masyarakat mendapatkan perlindungan dan keadilan.


